Upacara Kesaktian Pancasila Hanya Dihadiri 5 Anggota Dewan

Upacara Hari Kesaktian Pancasila juga dilakukan Pemkot Surabaya. Sayangnya, upacara ini hanya dihadiri 5 anggota DPRD Surabaya. Padahal, pemkot mengundang 50 anggota dewan.

Disayangkan lagi tidak ada alasan yang diberikan para anggota dewan yang bolos di upacara yang dipimpin Wali Kota Tri Rismaharini, Minggu (1/10/2017).

Bahkan para anggota partai yang mendukung diputarnya kembali film G30S/PKI, seperti PKS dan Gerindra juga tidak ada yang hadir.

Anggota dewan yang hadir yakni Hj Pertiwi Ayu Krishna, Erwin Tjahyuadi, Budi Leksono, Agung Prasojo dan Wakil Ketua DPRD Masduki Toha.

Ratih Retnowati sebagai Wakil Ketua yang juga tidak hadir mengaku dirinya ikut upacara di kampus Wijaya Kusuma. “Saya kan mahasiswa baru jadi wajib ikut di kampus. Kalau teman teman Demokrat tidak hadir mungkin karena kecapekan dan beberapa ada yang sakit seperti Herlina itu sakit karena di intern sedang melakukan verifikasi faktual,” kata Ratih pada detikcom.

Ia menambahakan, beberapa partai lain sehingga tidak bisa hadir juga ada beberapa kegiatan lain. “Ada partai yang sedang bimtek ke luar kota. Kalau Gerindra upacara di Blitar yang merupakan acara partainya. Jadi mungkin karena beberapa alasan itu banyak yang tidak hadir,” tambahnya.

Sementara Risma sendiri berpesan agar menjaga nilainilai yang terkandung dalam Pancasila.

“Kalau kita mengamalkan Pancasila, kita juga akan menghormati semua orang. Misalnya kepada tukang sapu. Kalau kita memahami Pancasila, kita tidak akan membuang sampah sembarangan karena kita menyadari itu menyusahkan orang. Termasuk persatuan indonesia, kita sudah sepakat bahwa kita bedabeda. Mari, kita berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberi kesempatan untuk bisa hidup lebih baik, juga bersekolah dan mencari makan, itu yang harus dipahami,” kata Risma usai upacara di Balai Kota.

Risma juga memerintahkan kepada lurah untuk mengontrol warganya, apakah sudah mengibarkan bendera satu tiang penuh sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkannya terkait pengibaran bendera.

“Para lurah akan mengontrol warga yang tidak mengibarkan bendera. Siapa lagi yang hormati bendera kalau bukan kita,” pungkas Risma.