Uang Perahu, Biaya Berlayar di Kompetisi Pilkada

Pegakuan La Nyalla Mattalitti terkait permintaan uang oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah umum dijumpai dalam tiap pilkada. Penyebutannya bisa beragam, ada ongkos politik, mahar, atau ‘uang perahu’ yang semuanya diklaim sebagai biaya tiket berlayar di pilkada.

Lazimnya, menurut akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Ikhsan Achmad hal itu dilakukan di ‘bawah meja’ walaupun secara formal selalu dikesankan seolah terbuka dan demokratis.

Ikhsan menyimpulkan demikian karena pernah melakukan penelitian saat pemilihan walikota Serang, Banten pada 2013. Penelitian ini tertuang dalam bukunya, Pilar Demokrasi Kelima: Realitas Konstruksi Politik Uang di Kota Serang. Salah satu calon, tulis dia, membayar Rp 5 miliar untuk mendapatkan dukungan parpol.

Besaran uang perahu ditentukan menurut jumlah kursi di DPRD Kota Serang. Praktek ini sebenarnya tergolong sebagai politik uang. Hanya saja KPU tidak dapat mengawasi karena proses pengawasan politik uang baru dilakukan saat calon kepala daerah mendaftar ke KPU.

“Politik uang terjadi secara sistemik di empat level, yakni pembelian dukungan parpol, pencitraan politik, membeli pengaruh pemilih, dan transaksi jual-beli suara,” tulis Ikhsan.

Serang bukan satu-satunya yang tercatat atas transaksi uang perahu ini. Bupati Karawang Dedi Mulyadi pernah mengaku diminta uang Rp 10 miliar oleh orang yang mengaku dekat dengan elite Partai Golkar saat ingin maju sebagai cagub Jawa Barat, September 2017. Uang ini menurut pengakuan Dedi merupakan syarat persetujuan dukungan.

Namun Dedi tak mau memenuhi permintaan ini, dan para elit Golkar tentu membantah keras adanya permintaan ongkos politik tersebut. Nyatanya, waktu itu nama Dedi akhirnya tak mendapat rekomendasi sebagai calon gubernur atau pun calon wakil gubernur. Posisinya digantikan oleh Ridwan Kamil yang nota bene bukan pengurus atau pun kader Golkar seperti Dedi. Ketika posisi Setya Novanto digantikan Arilangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar, posisi Dedi pun kembali seperti yang diharapkan.

Menurut Ikhsan Achmad, selama ini permintan uang perahu sudah membudaya di kalangan parpol. Hanya saja transaksi dilakukan dengan sangat tertutup. Pengawasanpun sulit dilakukan karena kriteria yang diajukan oleh parpol soal calon kepala daerah tidak bisa diukur.

Menurutnya proses seleksi seperti ini mencerminkan bahwa partai politik adalah bagian dari persoalan utama yg menyebabkan esensi demokrasi selalu tenggelam. Pendidikan politik dan kesadaran masyarakat tidak pernah serius dilakukan.

“Dan tertutupnya proses seleksi calon kepala daerah menjadi salah satu sebab terjadinya demokrasi yang mahal karena terjadinya transaksi yang merugikan kepentingan masyarakat dan menjadi faktor utama terjadinya rantai korupsi,” imbuhnya saat dihubungi detik.com, Jumat (12/1/2018).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *