Trump Hentikan Bantuan AS, Palestina Siap Melawan

Yazan Muhammad Sabri, seorang remaja Palestina berusia 18 tahun, menelan ludahnya. Wajahnya masygul dan tatapannya kosong. “Jika tak ada lagi bantuan untuk Palestina, maka tak akan ada lagi pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Tak akan ada apa-apa lagi. Semuanya hilang,” ujarnya. Ia menarik nafas panjang, lalu menunduk, pasrah.

Kalimat itu disampaikan Yazan dengan penuh keputusasaan kepada Al Jazeera pada Rabu, 17 Januari 2018. Yazan mendengar kabar Presiden AS Donald Trump akan menghentikan bantuan kepada United Nations Reliefs and Works Agency for Palestine Refugess in the Near East (UNRWA), sebuah lembaga PBB yang mengelola dana khusus untuk pengungsi Palestina.

Badan ini dibentuk oleh PBB pada tahun 1949, dan sudah mulai melakukan tugasnya pada 1950. Artinya, UNRWA sudah 68 tahun melayani pengungsi Palestina di Timur Tengah dan sekitarnya.

Kekhawatiran Yazan mungkin akan segera terjadi. Presiden AS Donald Trump dikabarkan sudah memastikan akan menghentikan bantuan dana untuk Palestina. Diberitakan oleh BBC, 17 Januari 2018, kepastian itu disampaikan oleh seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS. Pejabat yang menolak menyebut namanya itu mengatakan, AS akan melakukan evaluasi terhadap kinerja UNRWA.

“Perlu ada penilaian yang mendalam mengenai bagaimana lembaga itu bekerja dan bagaimana program-program organisasi ini dibiayai,” ujarnya. Ia memastikan, pemerintah AS sudah memberitahu pihak UNRWA. Untuk tahun ini, angsuran pertama sebesar US$60 atau sekitar Rp800 miliar akan dicairkan. Namun sisa bantuan sebesar US$65 juta atau sekitar Rp865 miliar akan dihentikan.

Ketegangan hubungan antara AS dan Palestina dimulai setelah AS mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel pada 6 Desember lalu. Melalui pengakuan itu, Trump juga mengatakan akan segera memindahkan kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Keputusan Trump disambut protes. Presiden Palestina Mahmoud Abbas bahkan mengatakan, pengakuan AS atas Yerusalem adalah “aib terbesar abad ini.” Otoritas Palestina (PA) juga menolak menyertakan kembali AS sebagai perantara dalam pembicaraan damai antara Palestina dan Israel. Namun Trump bergeming.

Presiden yang keputusannya selalu kontroversial itu mengatakan, keputusan mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel karena Palestina selalu menolak duduk bersama untuk melakukan perundingan damai. Dan kini tindakan represi itu ia lanjutkan dengan menghentikan bantuan untuk Palestina.

Gedung Putih mengatakan, dengan menghentikan bantuan dana kepada badan PBB tersebut, maka itu akan memaksa Otoritas Palestina di Ramallah untuk kembali duduk di meja perundingan.

Keputusan Trump untuk menghentikan bantuan itu juga diambil setelah Amerika dan Israel menuding UNRWA justru melanggengkan problem pengungsi Palestina dan bukan menyelesaikannya. Trump juga beberapa kali menuliskan cuitan berisi kejengkelannya karena Palestina menolak berunding untuk mencari solusi damai.

Trump pernah menulis, “Kita berikan dana pada Palestina jutaan dolar per tahun, dan tak ada apresiasi atau keinginan menghargai. Jika tak ada keinginan baik dari Palestina untuk pembicaraan damai, mengapa kita masih harus melakukan sesuatu untuk perubahan besar masa depan Palestina?”

Keputusan Trump disesali oleh PBB dan berbagai lembaga kemanusiaan lainnya. Sekjen PBB Antonio Guiterres menyayangkan jika AS terus melanjutkan rencananya itu. “UNRWA bukan institusi Palestina. Ini adalah organisasi PBB. Dan keberadaannya penting untuk menjaga stabilitas di Timur Tengah,” katanya kepada BBC.

Juru bicara UNRWA Chriss Gunness kepada VoA mengatakan, keputusan Trump akan melukai setengah juta anak-anak Palestina. “Jika UNRWA menghentikan kegiatannya, maka setengah juta anak Palestina di seluruh Timur Tengah tak akan mendapatkan pendidikan. Sembilan juta orang tak akan bisa melakukan konsultasi ke dokter,” ujarnya.

Pemotongan bantuan itu juga akan memutus pekerjaan di wilayah pendudukan, juga di beberapa negara tetangga yang selama ini menjadi area layanan UNRWA. “Sekitar 20.000 guru yan saat ini bekerja untuk melayani pendidikan di pengungsi Palestina di wilayah Lebanon, Suriah, Tepi Barat, dan Jalur Gaza akan kehilangan pekerjaan mereka,” ujarnya menambahkan.

Kenneth Roth, Direktur Eksekutif Human Rights Watch melalui akun Twitternya mengatakan, “Washington menahan anak-anak Palestina. Kebutuhan kemanusiaan disandera agenda politik.”

Sedangkan Jan Egeland, Sekjen Dewan Pengungsi Palestina mendesak pemerintah AS untuk menarik kembali ucapannya. “Menghentikan bantuan kepada anak-anak pengungsi Palestina yang tak berdosa karena ketidaksepakatan politik antara pria dan wanita dewasa adalah bentuk politisasi yang buruk dari bantuan kemanusiaan,” ujarnya melalui akun Twitter.

Sementara pemimpin delegasi Palestine Liberation Organization di AS Husam Zomlot, mengatakan, akses pengungsi dan anak-anak Palestina untuk mendapatkan bantuan dasar kemanusiaan bukanlah sebuah chip untuk melakukan tawar menawar, tapi itu adalah kewajiban internasional dan AS. “Mengambil hak mereka atas makanan dan pendidikan dari pengungsi yang malang tak akan memberi dampak pada perdamaian yang komprehensif dan langgeng,” ujarnya.

Meski kecaman dari internasional berdatangan tapi Trump kemungkinan tak akan ambil pusing. Ketua Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia, Yon Machmudi, mengakui betapa Trump adalah seorang yang tak peduli pada respon publik. Ia mengakui, keputusan Trump untuk menghentikan bantuan pada Palestina memang bertujuan menekan Palestina. Trump ingin menunjukkan, apa yang dia katakan adalah hal yang serius.

“Kalau kita lihat dari kebiasaan trump, sepertinya dia tidak ambil pusing terhadap reaksi dan respon dari negara lain. Boleh jadi dia akan serta merta mendapat reaksi keras dari dunia internasional. Tapi memang kebiasaan Trump akan bersikukuh dalam apa yang dia putuskan,” ujarnya kepada VIVA melalui telepon, Kamis, 18 Januari 2018.

AS memang bukan satu-satunya penyumbang dana ke UNRWA. Tapi negara itu adalah penyumbang dana terbesar. Sekitar 30 persen dana UNRWA berasal dari AS. Menurut Yon, dampak tindakan Trump menjadi serius. AS akan menekan pemerintah Palestina untuk mengikuti keinginannya. “Kalau tidak ada tindakan dari negara-negara pendukung Palestina, termasuk Organisasi Konferensi Islam (OKI), maka Palestina akan dikalahkan oleh kebijakan AS dan Israel.

Tapi ternyata tak semua rakyat Palestina sepasrah Yazan. Pengungsi lain, Salah Ajarmaeh, seorang perempuan berusia 44 tahun yang tinggal kamp Aida, di wilayah Tepi Barat, mengatakan kepada Al Jazeera, masih banyak warga Palestina yang siap melawan. “Perlawanan rakyat Palestina dimulai di kamp pengungsi di Yordania dan Suriah, dan ini akan terjadi lagi. Jika layanan itu dihentikan, maka revolusi akan dimulai,” ujarnya, tegas.

Semoga Trump sudah menghitung risiko yang akan ia hadapi, termasuk perlawanan dari rakyat Palestina. Jika perlawanan rakyat dihadapi dengan senjata, alih-alih mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, maka krisis kemanusiaan dan luka Palestina akan semakin memanjang.

Dan seperti yang dituliskan oleh majalah Der Spiegel Jerman, saat ini kemanusiaan global seperti sedang diatur kembali hanya karena satu orang saja. Pencapaian puluhan tahun dalam hal perang melawan bencana iklim, melawan ancaman nuklir, perjuangan untuk kesetaraan antara pria dan wanita, antara orang kulit hitam dan kulit putih dan sebagainya dan seterusnya seperti kembali ke titik nol. Lalu, Der Spiegel mempertanyakan,  “Di mana dunia seharusnya dimulai lagi jika Donald Trump berhasil bertahan?”

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *