Tetap Akan Gunakan Dua Nama, Sultan HB X: Itu Urusan Lain

Sultan HB X dan Permaisuri, GKR Hemas. (Foto: Edzan Raharjo/detikcom) Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam X ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil gubernur DIY untuk periode 20172022. Sultan menanggapi santai terkait penggunaan dua nama yang sempat dipersoalkan DPRD DIY.

Wakil ketua DPRD DIY, Arif Noor Hartanto, mengatakan pansus penetapan telah menyepakati bahwa nama yang digunakan hanya ada satu nama yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono X. Nama tersebut sesuai yang sudah diatur dalam UU keistimewaan. Dalam UU keistimewaan tidak mengenal dimensi internal dan eskternal.

Hal itu sudah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 4 bahwa Kasultananan adalah warisan budaya bangsa dengan gelar dan nama Sultan yang sudah diatur dalam UU keistimewaan.

“Terhadap hasil pansus yang sudah ditetapkan, berharap tidak ada nama lain dari UU keistimewaan. Harapanya gelar dan nama baru Hamengku Bawono tidak digunakan lagi baik dalam web keraton, undangan untuk acara jumenengan atau lainnya,”kata Arif Noor Hartanto di DPRD DIY, Rabu (2/8/2017).

DPRD meminta agar tidak ada lagi penggunaan gelar di luar yang diatur dalam UU keistimewaan. Tetapi jika Sri Sultan HB X tidak berkenan untuk mencabutnya maka DPRD menyerahkan sepenuhnya pada masyarakat untuk menilainya. DPRD memiliki ikatan hukum dan moral pada masyarakat harus memutus sesuai dengan UU keistimewaan.

“Jika kemudian ada nama dan gelar yang lain maka wilayah publik entah melakukan gugatan atau apa yang dianggap sudah melanggar undangundang,” katanya.

Menanggapi hal itu, Sri Sultan HB X menyatakan tidak ada masalah karena sudah sesuai dengan UU keistimewaan. Tetapi untuk nama setelah Sabda Raja adalah urusan lain.

“Ya nggak apaapa yaitu namanya, namanya yaitu yang dimaksud dalam undangundang keistimewaan (Hamengku Buwono). Kalau nggak kan bertentangan,” kata Sri Sultan HB X usai memaparkan visi dan misinya di DPRD DIY.

Ditanya terkait nama dari Sabda Raja yakni Hamengku Bawono yang sering dipakai di dalam acara internal keraton, Sultan HB X menjawab, “Lha itu urusan lain,” pungkasnya.