Teroris Bisa Hadapi Hukuman Tanpa Batas di New South Wales

Di bawah undangundang baru yang ketat, yang diumumkan pada hari Rabu (4/10/2017), para teroris bisa menghadapi hukuman penjara yang tak terbatas di negara bagian New South Wales (NSW), Australia.

Dengan menggunakan hukuman serupa untuk para pelanggar kekerasan seksual, langkah tersebut akan memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung NSW untuk tetap menahan para narapidana di penjara jika mereka dianggap teradikalisasi, bahkan jika hukuman mereka telah berakhir.

Menteri Utama NSW, Gladys Berejiklian, mengatakan bahwa Pemerintah NSW perlu melakukan tindakan pencegahan untuk melindungi masyarakat.

“Terlepas dari alasan Anda ditahan, jangan lengah pada kegiatan yang merupakan ancaman bagi masyarakat karena Anda tidak akan dibebaskan,” sebutnya.

Langkah tersebut diumumkan menjelang pertemuan khusus Dewan Pemerintah Australia (COAG) tentang kontraterorisme di Canberra.

Undangundang baru, yang akan diajukan ke Parlemen NSW pada bulan November, itu meniru skema vonis pasca hukuman untuk pelaku kekerasan seksual dan kekerasan berisiko tinggi yang ada di negara bagian itu.

Meskipun pemerintah menjanjikan perlindungan, mereka mengatakan akan memastikan bahwa langkah baru tersebut “digunakan dengan tepat”, namun beberapa ahli hukum terorisme menyatakan prihatin.

Menteri Utama Gladys Berejiklian telah memeringatkan para teroris bahwa mereka mungkin tak dibiarkan bebas.

Nicola McGarrity dari Proyek Reformasi Hukum Terorisme di Universitas NSW mengatakan bahwa fokusnya harus dipusatkan pada rehabilitasi.

“Kenyataannya adalah bahwa kecuali kami memiliki program rehab yang efektif dan bertarget, situasi itu akan mengunci dan mengurung mereka dan kami harus jujur mengenai kenyataan itu,” kata Dr McGarrity.

Hukum terberat di dunia

Menteri Pemasyarakatan NSW, David Elliott, mengatakan, bukti radikalisasi akan dikumpulkan dari berbagai agensi.

“Apa yang tergolong sebagai halhal yang tak bisa diterima itu termasuk perilaku radikal, surat, interaksi, perlakuan staf di dalam penjara, perlakuan terhadap narapidana lain,” jelasnya.

“Sangat disayangkan bahwa kami harus memberlakukan apa yang berpotensi menjadi undangundang antiterorisme terberat di dunia tapi apa yang akan lebih disayangkan adalah jika seseorang yang mengalami radikalisasi di dalam penjara dan kemudian dilepaskan dan memang merugikan.”

Komisaris Polisi NSW, Mick Fuller, menyambut baik kewenangan baru tersebut.

“Terorisme bukanlah jenis kejahatan di mana Anda bisa menunggu dan membiarkan pelanggaran terjadi,” kata Fuller.

“Ini tak seperti pelanggaran mengutil di mana jika Anda tak bisa menangkap pelaku pada hari Senin Anda bisa mencari mereka di hari Selasa.”