Tentang Kacamata yang Retak Sebelah

“Yang jelas aku merasa zaman Orde Baru lebih tenang. Suasana tidak gaduh terus seperti sekarang. Kalau sekarang tuh rasanya cemas setiap saat. Bahkan di Lumajang sini sudah muncul kabar penculikan anak-anak.”

Di tepian beranda Facebook, saya tercenung membaca deretan kalimat sahabat saya itu. Cara mencerap realitas seperti dia lumayan laris di pasaran, sangat lazim, bahkan bisa jadi kita pun berpikir dengan cara yang kurang lebih sama.

Kita terbiasa memahami fakta hanya dari satu aspek saja, untuk serta-merta meyakininya sebagai keutuhan. Dengan pandangan yang terbatas, kita mencerna sebuah objek pada tampilan hilir belaka, sembari melupakan hulu yang membentuknya. Entah istilah apa yang cocok mewakilinya. Bukan semacam kacamata kuda, pastinya. Mungkin lebih pas jika disebut kacamata yang pecah salah satu sisinya.

Begini maksud saya. Memang benar bahwa di zaman Suharto segalanya terasa tenang dan damai. Benar pula bahwa zaman sekarang ini terasa sangat berisik, labil, dan kekhawatiran muncul tiada henti. Namun dari manakah segala ketenangan dan kegaduhan itu dilahirkan? Dari realitas objektifkah?

Sama sekali bukan. Melainkan lebih pada bagaimana realitas dikelola, ditutup, dikomunikasikan, diredam, atau dibesar-besarkan. Semua ini semata tentang manajemen informasi.

Pada masa Orba, stasiun televisi cuma satu. Isinya laporan khusus panen raya, cerdas cermat klompencapir antarkelompok tani, atau pidato Menteri Penerangan Harmoko. Ditambah beberapa stasiun radio yang kebijakan pemberitaannya harus segaris dengan RRI, dilengkapi koran-koran yang semuanya berada di bawah kontrol penguasa.

Tak heran, yang tersebar luas di masyarakat tak lebih dari kabar-kabar yang beraroma “menjaga stabilitas nasional” demi menyukseskan “era tinggal landas”.

Padahal, bagi mereka yang mengakses bacaan cukup kaya pada masa itu, sebenarnya ketenangan semu tersebut bisa disadari kepalsuannya.

Di sela saya mengetik gerundelan ini, saya membuka-buka dua buku Emha Ainun Nadjib yang sempat saya bawa dari Jogja. Yang pertama berjudul Gelandangan di Kampung Sendiri, yang kedua Surat kepada Kanjeng Nabi. Catatan-catatan di dalamnya sedikit banyak menyisipkan gambaran suasana batin pada era 1980-1990an. Saya percaya, apa yang ditulis Cak Nun dengan bahasa-bahasa sindiran jauh lebih mewakili situasi aktual pada masa itu, ketimbang berita-berita resmi yang serba terkendali.

Hanya dengan tiga-empat kali membuka halaman awal, langsung saya tangkap persoalan-persoalan sosial yang tidak kalah menegangkannya dengan dinamika politik era milenium. Tentang eskalasi kasus bunuh diri di masyarakat lapis bawah. Tentang air mata warga Kedungombo yang harus menyingkir dengan penuh ketakutan karena rakusnya pembangunan. Tentang pasar-pasar yang dibakar. Tentang tangisan petani kopra di Maluku yang tergencet di anak tangga terbawah dalam struktur tata niaga.

Tak ketinggalan, muncul pula kelumit cerita tentang masyarakat peternak sapi di NTT, yang lahan pakan sapi mereka dihantam proyek reboisasi. Juga tentang buruh yang mogok kerja, lalu dituduh subversif, dan akhirnya dipukuli. Dan yang paling klise sepanjang zaman, yakni tentang kecemburuan rakyat jelata kepada kenaikan uang saku anggota DPR.

Terasa tak banyak yang berubah hingga sekarang, bukan? Itu pun saya baru menemukan problem-problem sosial “standar” di halaman-halaman awal buku Cak Nun. Belum lagi kalau kita membuka ribuan coretan lainnya selama kurun tahun-tahun itu. Wah, bisa-bisa kita akan ketemu pula dengan butiran peluru dan rambut yang lengket oleh darah.

Sisi-sisi yang mengganggu ketenangan publik tidak bisa sembarangan diangkat pada waktu itu. Sekali lagi, jumlah media massa begitu terbatas. Kalau toh muncul tulisan kritis, jelas cuma datang dari kalangan intelektual, budayawan-pemikir, atau elite pengetahuan lain yang tidak terlalu pusing andai rumahnya didatangi aparat Koramil atau dicap PKI gara-gara tulisannya.

Situasi itu berkebalikan dengan sekarang, ketika stasiun televisi belasan jumlahnya. Belum lagi media lain terutama situs web. Terlebih lagi adalah media sosial, di mana tanpa sadar para pemilik akun menjalankan pula fungsi-fungsi media.

Maka sekarang kita mengonsumsi jutaan media, dengan persebaran informasi begitu tak terbatas, dengan kontrol akurasi yang kedodoran. Mau berita yang menyenangkan, meresahkan, membanggakan, menyulut amarah, memabukkan, sampai berita-beritaan alias berita palsu, segalanya tersedia. Semua bisa kita tonton, kita baca, kita bagi lagi. Bahkan kalau perlu bisa kita sunting dulu, kita tambahi atau kurangi, lalu kita sebarkan dengan segenap distorsi.

Dengan mekanisme kerja media seperti ini, bolehlah kita menyebutnya sebagai demokratisasi wacana. Semua orang bisa bersuara. Seorang pemalas yang tak punya kontribusi sedikit pun bagi lingkungan dengan gampang memaki orang lain yang menghabiskan hidupnya demi kemaslahatan sosial. Tukang kisruh yang tidak pernah membangun gagasan apa pun selain celetukan-celetukan pengeruh suasana, dengan mudah mencela seorang ilmuwan yang mengabdi puluhan tahun demi martabat ilmu pengetahuan.

Namun, bersama pemerataan hak untuk bersuara, berjalan pula suatu proses distribusi ketidakbahagiaan. Pikiran berat yang dulunya hanya ngendon di kepala para elite pengetahuan dan rezim kuasa informasi, sekarang semua terbagi. Akibatnya, kaum awam jadi lebih mudah untuk tidak bahagia, sebagaimana kawan saya tadi. Sebab dengan kemerdekaan untuk mendengar apa saja, otomatis kita harus siap membuang jauh-jauh rasa tenang dalam hidup kita.

Begitulah konsekuensi mengakses pengetahuan. Dengan pengetahuan boleh jadi hidup lebih mudah, lebih terang benderang, lebih memahami bagaimana jalannya kenyataan. Tapi pengetahuan adalah juga pencipta kegelisahan, bukan? Ingat hilangnya ketenteraman warga Athena, ketika pelan-pelan Socrates menguliti realitas dalam kehidupan mereka. Demi ketenangan pula, hukuman mati atas Socrates menjadi solusinya.

Tidak usah jauh-jauh sampai Yunani. Simak saja cerita kawan saya Puthut EA, yang bertekad tidak bakalan mengambil paket lengkap pemeriksaan kesehatan. Dia memilih untuk tidak tahu kondisi badannya, karena ogah kehilangan ketenangan hidupnya, andai dia menemukan bahwa tubuhnya menyimpan banyak persoalan. Hehe.

Lalu, dengan segenap ketidaktenangan hidup akibat pemerataan pengetahuan, dengan kegaduhan yang sekarang tanpa henti menghajar ruang kesadaran, apa yang terjadi kemudian?

Ternyata, yang terjadi adalah eskapisme. Upaya-upaya pelarian. Kita merasa lebih menderita ketimbang yang sebenarnya, lantas ingin mencari alternatif-alternatif lainnya. Malangnya, cara kita mencari alternatif penyelamatan diri itu, lagi-lagi, masih dengan memakai kacamata yang retak sebelah.

Maka berbondong-bondonglah orang memuja negara Turki, misalnya, sambil mengabaikan fakta bahwa di Turki musuh politik benar-benar dilibasi, belasan ribu pegawai yang berbeda pandangan dengan penguasa dipecati. Maka beramai-ramailah orang mengelu-elukan Arab Saudi, sembari abai bahwa kemajuan Saudi tumbuh karena monarki, hukum yang pada praktiknya tidak mampu menyentuh kalangan aristokrasi, berlandas dukungan sepenuhnya dari negeri adikuasa yang jahat dan semestinya dilawan oleh segenap penduduk bumi.

“Yaaa yang penting kita ambil yang baik-baik dari negeri lain, dan kita tolak yang buruk-buruk.”

Saya khawatir, jargon normatif demikian hanyalah manifestasi dari kegagalan kita dalam melihat secara utuh sebuah sistem hal ihwal. Sebab sangat mungkin “syarat” dari kemajuan Australia, misalnya, adalah sejarah kelamnya dalam membantai ratusan ribu penduduk lokal Aborigin. Sangat mungkin Jepang tidak akan semegah sekarang andai mereka tidak menjalani fase sekarat dulu setelah dihajar bom hidrogen.

Lalu kita dengan entengnya sekadar ingin mengambil yang baik-baik? Oh.

Begitulah. Cara kita terkagum-kagum dengan segala hal di negeri-negeri jauh memang tak pernah berubah. Bawah sadar kita sebagai masyarakat poskolonial yang inferior, agaknya membentuk selera semacam itu.

Tak aneh, orang terkaget-kaget ketika suatu kali saya menulis di dinding Facebook tentang seorang guru agama di kota Perth sini. Ustaz Azizi namanya. Dia berasal dari Malaysia. Ustaz Azizi bercerita tentang pemuda-pemuda Malaysia yang tak lagi bertanya, “Kapan kita bisa seperti Singapura?” Sebab sekarang mereka ingin seperti… Indonesia!

Pasti Anda terpingkal-pingkal mendengarnya. Tapi ini benar. Rakyat Malaysia sudah begitu lama dikungkung dalam kekuasaan tangan besi. Kemaharajaan UMNO semakin menggurita, korupsi semakin merajalela, masyarakat tidak bebas bersuara.

Kerinduan para Upin dan Ipin agar bisa seperti Singapura akhirnya lebih mirip mimpi untuk berpindah dari mulut harimau ke mulut buaya. Sebab di Singapura, boro-boro aksi demo tujuh juta manusia. Untuk menyampaikan pendapat ke depan publik pun dibatasi hanya di satu tempat kecil, yakni Speakers’ Corner di Hong Lim Park. Itu pun penggunaan megafon baru mulai diizinkan pada 2008.

Sementara, kebebasan membuka mulut ala Indonesia, kemerdekaan untuk mendiskusikan gagasan-gagasan apa saja, begitu dirindukan oleh pemuda-pemuda Malaysia.

Saya tidak sedang ingin mengatakan bahwa negeri kita sempurna. Sama sekali tidak. Soal itu wajib saya tegaskan, biar lagi-lagi tidak muncul kabar kabur yang mengatakan bahwa saya buzzer politik rezim penguasa dan digaji 200 juta setiap bulannya hahaha.

Tapi begini. Saya jadi ingin bertanya, sebenarnya kita ini hendak ke mana? Apakah nilai terpuncak dari idealisme kita adalah kebebasan dan kemerdekaan, atau ketenangan dan kebahagiaan? Atau, kita hanya mau terus-menerus menegaskan bahwa manusia adalah makhluk paradoks, dengan mimpi-mimpi yang juga paradoks?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *