Tangkal ISIS, Duterte Tawarkan Otonomi Bagi Muslim Filipina

Manila Presiden Filipina Rodrigo Duterte menawarkan otonomi bagi minoritas muslim setempat, demi mengalahkan militan proISIS (Islamic State of Iraq and Syria) di Marawi. Keberadaan militan proISIS di Marawi memang menjadi tantangan terberat Duterte selama menjabat.

Seperti dilansir AFP, Selasa (18/7/2017), Duterte berharap hak otonomi atau pemerintahan sendiri akan membujuk warga muslim Filipina untuk menolak militan proISIS. Nyaris dua bulan bertempur melawan militer Filipina, militan proISIS masih menguasai sebagian wilayah Marawi yang berada di Mindanao.

Dalam pernyataan terbarunya, Duterte bersumpah akan mengawal rancangan undangundang (RUU) Bangsamoro Basic Law selama melalui proses di Kongres Filipina. RUU itu disusun bersamasama oleh pemerintah Filipina dan kelompok Front Pembebasan Islamis Moro (MILF). RUU itu diserahkan kepada Duterte pada Senin (17/7) waktu setempat.

“Momen ini menjadi langkah signifikan ke depan dalam perjalanan mengakhiri kebencian, ketidakpercayaan, dan ketidakadilan yang berlangsung berabadabad, yang memakan korban dan mempengaruhi kehidupan jutaan warga Filipina,” ucap Duterte dalam pidatonya di depan pemimpin MILF dan jajaran pemerintahan Filipina di Istana Kepresidenan Malacanang, Manila.

Rodrigo Duterte bersama Pemimpin MILF, Al Haj Murad Ebrahim (dua dari kiri) kemudian Sekretaris Perundingan Damai Jesus Dureza (paling kiri), Wakil Pemimpin MILF Ghazali Jaafar (dua dari kanan) dan Wakil Panel Perdamaian Pemerintah Filipina Irene Santiago (paling kanan) Foto: REUTERS/Romeo Ranoco
Kedua pihak samasama mengatakan bahwa memberikan kesempatan lebih baik bagi minoritas muslim yang tinggal di negara mayoritas Katolik, akan sangat krusial dalam menjauhkan warga minoritas muslim dari bujukan ekstremisme. Militer Filipina meyakini, masih ada sekitar 6080 militan proISIS yang bersembunyi di 500 rumah warga Marawi meskipun serangan udara terus dilakukan.

“Orangorang tersesat ini telah memenuhi kekosongan yang diciptakan oleh kegagalan kita menegakkan hukum mendasar dan memanfaatkan rasa frustrasi warga kita,” ucap pemimpin MILF, Murad Ebrahim, merujuk pada militan proISIS di Marawi.

MILF menandatangani kesepakatan damai dengan pendahulu Duterte, Presiden Benigno Aquino, pada tahun 2014, namun Kongres menolak meloloskan RUU itu. Setelah itu berbagai kelompok militan lokal menyatakan sumpah setia pada ISIS. Puncaknya pada 23 Mei lalu, militan lokal Maute yang proISIS menyerbu Marawi hingga memaksa Duterte memberlakukan hukum darurat militer di seluruh wilayah Mindanao.

Kepala negosiator damai pemerintah Filipina, Irene Santiago, memperkirakan proses pembahasan RUU Bangsamoro Basic Law akan selesai dalam satu tahun. “Masa 12 bulan ke depan penuh dengan kesempatan, tapi juga diwarnai banyak bahaya. Bahaya ada di depan kita: Ekstremisme kekerasan, sumber krisis di Marawi,” sebutnya.

Rodrigo Duterte bersama Pemimpin MILF, Al Haj Murad Ebrahim (paling kiri) dan Wakil Pemimpin MILF Ghazali Jaafar (paling kanan)
Wilayah otonomi di Mindanao yang didominasi warga muslim Filipina, pernah diberlakukan di sejumlah area. Tepatnya setelah faksi rival MILF, Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), menandatangani perjanjian damai dengan otoritas Filipina tahun 1996. Namun perjanjian itu gagal mengakhiri kekerasan dan pemberontakan. Santiago menambahkan, baik MILF maupun MNLF akan turut membantu menyusun RUU ini sehingga semua pihak optimis RUU ini akan lolos.