Tak Masuk Akal Selesaikan Konflik Rakhine dengan Cepat

Yangon Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi mengakui situasi di Rakhine sudah rumit selama beberapa dekade terakhir. Suu Kyi menilai, tak masuk akal jika pemerintahannya diharapkan bisa menyelesaikan konflik di Rakhine dalam waktu cepat.

Suu Kyi merujuk pada pemerintahannya yang baru berdiri selama 18 bulan terakhir. Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD), yang dipimpin oleh Suu Kyi kini merupakan partai berkuasa di Myanmar sejak meraup kemenangan besar dalam pemilu tahun 2015.

Di bawah pemerintahan Suu Kyi, sekitar 164 ribu pengungsi Rohingya terpaksa mengungsi ke Bangladesh, sejak konflik kembali pecah di Rakhine pada 25 Agustus. Militer Myanmar melakukan operasi militer untuk memburu militan Rohingya atau ARSA, yang menyerang pos polisi dan militer setempat hingga menewaskan 13 tentara Myanmar. Operasi militer itu dilaporkan sarat praktik kekerasan oleh militer Myanmar.
Keberadaan 1,1 juta warga Rohingya di Myanmar menjadi tantangan terbesar pemerintahan Suu Kyi. Selama ini Suu Kyi terus dikecam karena bungkam melihat penindasan yang dialami warga Rohingya di Rakhine.

“Ini menjadi tantangan terbesar yang harus kami hadapi,” ucap Suu Kyi dalam wawancara dengan kantor berita India, Asian News International (ANI), seperti dilansir The Indian Express, Kamis (7/9/2017).

“Agak tak masuk akal untuk mengharapkan kami bisa menyelesaikan isu ini dalam 18 bulan… Situasi di Rakhine telah menjadi seperti ini sejak beberapa dekade terakhir. Ini dimulai sejak era prakolonial,” imbuhnya.
Dalam wawancara yang sama, Suu Kyi sebelumnya menegaskan, pemerintah Myanmar terus berupaya sebaik mungkin untuk mengurus semua orang yang ada di Myanmar, tak terlepas warga negara atau bukan. Diketahui bahwa Rohingya yang sejak lama tinggal di Rakhine, tidak mendapatkan status kewarganegaraan. Mereka dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, sehingga tidak mendapat akses ke pekerjaan dan pendidikan.

“Kami harus mengurus seluruh warga negara kami, kami harus mengurus semua orang yang ada di negara kami, baik mereka itu warga negara kami atau bukan,” tegas Suu Kyi.