Sopir Taksi Online Palembang Tolak Pemasangan Stiker

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hari ini serentak mensosialisasikan aturan baru terkait penyelenggaraanangkutanonline di tujuh kota terkait revisi Peraturan Menteri 26 tahun 2017.

Saat sosialisasi di Palembang, kedua pihak yang sudah lama bersitegang yakni sopir angkutan konvensional dan online turut dihadirkan. Dalam aturan tersebut, sopir angkutan online menolak kebijakan pemerintah terhadap pemasangan stiker taksi online di badan kendaraan.

“Alasannya apa, karena kami bukan angkutan seperti pada umumnya dan ini yang kami tolak. Jadi kalau seandainya itu mau dipasang silakan, tapi cukup di kaca bagian depan dan belakang saja, jangan di body mobil,” terang Yoyon SP selaku ketua Driver Online Sumel di Hotel Arista Palembang, Sabtu (21/10/2017).

Selain penolakan pemasangan stiker, Yoyon juga meminta setiap aplikator untuk membatasi penerimaan sopir di Palembang. Pembatasan ini untuk menjamin kuota 2.500 driver yang ada, di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan kuota maksimal tidak terjadi pemberhentian dan menyebabkan pengangguran.

“Kita minta aplikator untuk tidak terus menerima driver baru, karena penerimaan ini akan berdampak pada kebijakan pembatasan angkutan online yang akan ditentukan oleh pemerintah. Kalau terus ada penerimaan, nanti ketika ada kuota yang dibatasi bagaimana, sekarang saja sudah ada sekitar 2.500 driver yang beroperasi di Palembang,” imbuhnya.

Disisi lain, ketua Angkutan Umum Musi Jaya yang mewakili sopir angkutan konvensional atau angkutan kota (anglot) di Palembang juga mendesak pemerintah untuk menutup keberadaan angkutan online, ini sebelum peraturan pemerintah resmi diberlakukan. Menurutnya tidak ada dasar hukum angkutan online beroperasi tanpa adanya aturan dari pemerintah.

“Intinya mereka harus tutup dulu sebelum kebijakan itu turun, meskipun tinggal 9 hari lagi itukan masih ada waktu 3 bulan untuk gugatan. Kami siap bersaing jika sudah ada kebijakan dan siap untuk memperbaiki fasilitas, tapi sekarang tutup dulu itu angkutan online,” tegas Syarifuddin Lubis.

“Mereka dipasang stiker saja sudah menolak, katanya mau cari makan ya harus siap dong dengan kebijakan pemerintah. Kami saja beroperasi setelah izin keluar, masa angkutan online beroperasi tapi tidak ada aturan,” tutur Lubis.

Sebelumnya, Pengamat Transportasi sekaligus ketua MTI Jawa Tengah Djoko Setijowarno mengatakan, sosialisasi hari ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pada masyarakat tentang angkutan orang (khususnya angkutan online). Terutama mengenai aspek keselamatan dan kemanan penumpang.

Menurut Djoko, dalam bidang transportasi harga murah tidak menjamin keamanan dan keselamatan penumpang dalam perjalanan. Sehingga dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan akan memberikan dampak baik.

“Ingat, kita pilih angkutan jangan hanya karena murah, karena yang murah itu pasti biasanya aspek keamanan dan keselamatan sudah terabaikan. Ya wajar orang harganya saja murah, gimana mereka mau perhatikan keselamatan dan lainlain kalau pendapatan mereka saja paspasan,” kata Djoko.

Sehingga, dirinya berkeyakinan dengan adanya regulasi dalam PM 26/2017 yang akan mulai diberlakukan pada 1 November mendatang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal ini penyedia dan pengguna jasa transportasi.

Related Post