Setelah Yusril, Pansus Angket KPK Siap Hadirkan Romli Atmasasmita

Setelah Yusril Ihza Mahendra, Pansus Angket terhadap KPK akan mengundang ahli hukum tata negara lainnya. Hari ini direncanakan, ahli Romli Atmasasmita akan dimintai pendapat oleh pansus.

“Jadi, Insyaallah,” kata anggota Pansus Hak Angket KPK, John Kenedy Azis mengonfirmasi kehadiran Romli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

John menjelaskan soal apa saja yang akan digali dari dua pakar tata negara ini. Untuk Yusril, Pansus akan mengkaji soal kehadiran Pansus yang selama ini dianggap ilegal oleh banyak pihak.

“Kita mintakan pendapatnya tentang hal-hal yang selama ini yang masih menjadi suatu keraguan tentang keberadaan Pansus. Walaupun sebenarnya kami sudah yakin Pansus itu sudah ini (sah) karena lembaran negaranya sudah ada,” jelas John.

Yusril sendiri diundang karena dianggap pansus mengetahui asal usul KPK. Saat UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK disusun, Yusril merupakan sosok yang memimpin pemerintah kala itu untuk membahasnya. Yusri waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM (sekarang Menkum HAM).

Saat memberikan pandangan di pansus pada Senin (10/7) kemarin, Yusril menganggap angket terhadap KPK sah dan bisa dilakukan. Dia berpendapat KPK termasuk lembaga eksekutif.

“Pimpinan KPK mengatakan pansus ini ilegal. Pansus mengatakan, ‘tidak, kami legal’. Tidak bisa ngotot-ngototan begitu, tak selesai,” kata Yusril mengawali penjelasan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/7).

Menurut Yusril, keputusan DPR di paripurna yang menyatakan Pansus dibentuk dengan sah, jika ingin dilawan, harus ke pengadilan. Pengadilan nanti yang memutuskan apakah Pansus batal demi hukum atau dibatalkan. Pansus sendiri menurut Yusril hanya dapat dibatalkan (diminta pihak lain lewat pengadilan).

“Pansus itu bukan batal demi hukum, itu sesuatu yang kalau kita tak setuju harus dibatalkan. Dan KPK harus melawan DPR ini ke pengadilan,” tegas Yusril.

Diundangnya Yusril dan Romli untuk menjelaskan posisi KPK dalam hukum tata negara menuai kritik sejumlah kalangan. Indonesian Corruption Watch (ICW) memandang Yusril dan Romli tidak sepenuhnya objektif untuk menilai KPK.

“Menurut saya mereka sulit akan objektif karena track record-nya masing-masing. Romli pernah menjadi ahli untuk BG (Jenderal Budi Gunawan), berhadap-hadapan dengan KPK. Yusril menjadi ahli dalam kasus Hartati Murdaya,” tutur Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz, Minggu, (9/7).


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *