Rohingya, Sebuah Kisah yang Tidak Dibicarakan di Myanmar

Yangon Jika dilihat dari Yangon, kota terbesar di Myanmar, maka Anda mungkin tidak akan mengetahui krisis kemanusiaan yang berlangsung selama satu bulan lebih di negara bagianRakhine, di sebelah barat negara itu.

Sekitar setengah juta umat Islam Rohingya sudah mengungsi melintasi perbatasan ke Bangladesh sejak militan Islam menyerang beberapa pos polisi pada 25 Agustus lalu.

Pihak keamanan Myanmar kemudian melancarkan operasi militer besarbesaran yang mendorong pengungsian massal umat Islam Rohingya, yang menjadi berita di seluruh dunia.

Komunitas internasional menekan pemerintah Myanmar untuk mengakhiri kekerasan dan menangani ketidakstabilan di Rakhine dan agar memberi akses penuh kepada bantuan badan internasional untuk masuk ke kawasan yang dilanda konflik.

Namun di Yangon kota perdagangan yang pernah menjadi ibu kota suasananya tenang dengan jalanan yang bersih dan pohonpohon hijau yang teratur, selain lalu lintasnya yang macet.

Sementara para lakilaki dan perempuan yang berpakaian rapi melakukan rutinitas seharihari.

Orangorang di Yangon tidak menggunakan istilah Rohingya namun merujuknya sebagai Islam Bengali dan kadang disebut para pendatang gelap Bengali dari Bangladesh.

Ketika saya mengangkat masalah Rohingya, sejumlah orang langsung berterus terang menyampaikan pendapatnya atau menutupinya dengan, banyak masalah lain di negara ini.

Termasuk di dalamnya adalah seorang wartawan kawakan, U Aung Hla Tun, yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pers Myanmar.

“Masalahnya adalah motif politik di balik istilah itu. Saya dulu punya banyak kawan Bengali ketika masih muda. Mereka tidak pernah mengakui Rohingya… Mereka pertama kali menemukan istilah itu beberapa dekade lalu.”

“Mereka tidak termasuk dalam etnis minoritas (di negara ini). Begitulah kenyataannya.”

Namun Rohingya dan beberapa pihak membantahnya.

Ketika krisis pengungsi Rohingya menjadi beritaberita utama internasional di seluruh dunia selama beberapa pekan, korankoran di Myanmar nyaris tak menyebut nasib umat Rohingya yang kini tinggal di tempattempat penampungan yang kotor.

Sebaliknya, beritaberita melaporkan temuan militer tentang kuburan massal umat Hindu yang dibunuh oleh militan Tentara Pembebasan Arakan Rohingya, ARSA.

Di Universitas Yangon saya mencoba mencari tahu apakah ada suasana yang berbeda di kalangan mahasiswa, yang hubungannya dengan dunia luar lebih baik lewat media sosial dibanding generasi yang sebelumnya.

Beberapa mahasiswa yang saya temui di kantin universitas enggan untuk berbicara dan ada yang tidak mau memberi tahu namanya. Namun begitu saya mengangkat isu Rohingya, mereka memberi respons.

“Masalah itu dilihat dari luar sebagai masalah agama. Tapi bukan. Kekerasan adalah tindakan terorisme. Komunitas internasional mendapat informasi yang salah tentang situasi di negara bagian Rakhine,” kata seorang mahasiswi.

“Dari luar negeri, Anda pikir Anda benar, tapi dari sisi kami, kami benar.”

Pandangan yang sama diungkapkan oleh kedua temannya.

Beberapa hari kemudian, saya menghadiri peringatan 10 tahun unjuk rasa prodemokrasi tahun 2007, ketika ribuan biksu Buddha turun bergabung dengan pengunjuk rasa sehingga belakangan dikenal dengan istilah Revolusi Saffron, merujuk pada warna jubah para biksu.

Gambar para biksu yang turun ke jalan menghadapi junta militer menyebar ke seluruh dunia.

Peringatan 10 tahun unjuk rasa berlangsung di dalam sebuah biara di Yangon selatan, dengan spandukspanduk yang mengingatkan betapa pentingnya aksi tersebut. Para biksu Buddha, pegiat prodemokrasi, dan serikat buruh yang turun dalam protes 2007 lalu berdatangan ke biara.

Karena banyak yang merupakan tahanan politik setelah mendukung hak asasi dan demokrasi maka saya berharap akan mendengar pandangan yang berbeda terkait masalah Rohingya.

Shwe Toontay Sayar Taw adalah salah seorang biksu yang berperan penting dalam Revolusi Saffron dan saya bertanya kepadanya bahwa dalam demokrasi yang masih muda, bukankah Myanmar bertanggung jawab untuk memperlakukan semua komunitas termasuk Rohingya secara adil?

“Dalam demokrasi semuanya setara,” katanya dan langsung menambahkan, “namun tidak untuk teroris”.

“Jika menempuh terorisme, semua orang di dunia harus bersatu untuk menghancurkan terorisme. Kalau tidak mereka akan menghancurkan generasi kita.”

Tidak diragukan bahwa isu umat Islam Rohingya ini meningkatkan dukungan dari kalangan mayoritas di Myanmar kepada Aung San Suu Kyi, yang mendapat kecaman internasional karena dituduh berdiam diri atas masalah tersebut

Beberapa pawai berlangsung di depan Balai Kota Yangon untuk menyatakan dukungan kepada Suu Kyi, yang secara praktis merupakan pemimpin Myanmar walau resminya menjabat Konselor Negara.

Sementara pejabat PBB menggambarkan kekerasan atas umat Islam Rohingya sebagai pembersihan etnis, tuduhan yang dibantah oleh pemerintah Myanmar.

Myanmar sebenarnya sudah pernah juga menyaksikan pengungsian besarbesaran. Tahun 1960an, tak lama setelah militer merebut kekuasaan, mereka memerintahkan puluhan ribu warga etnis India untuk meninggalkan negara itu.

Etnis India tinggal di Myanmar selama berabadabad dan banyak yang dibawa ke negara itu oleh kekuatan kolonial, ketika Myanmar menjadi bagian dari Inggris India pada masa abad ke19 dan awal abad ke20.

Diperkirakan lebih dari 300.000 orang yang kemudian terpaksa meninggalkan Myanmar dan kembali ke India sementara tanahtanah milik mereka dinasionalisasikan.

Saya tertanyatanya kenapa mediamedia di Yangon juga berada dalam situasi membantah kekerasan atas umat Islam Rohingya.

Seorang redaktur senior dan mantan tahanan politik, yang tidak mau disebutkan namanya, memberi jawaban.

“Semua orang ketakutan dan semua orang enggan menyentuh masalah ini. Pertama, ada masalah keamanan di sana (negara bagian Rakhine). Jadi sebagian besar laporan hanya berdasarkan pada keterangan pers yang resmi.”

Dia menambahkan ada juga tekanan publik.

Jika Anda menentang pandangan utama, katanya, “Bahkan para saudara dan teman tidak akan menyukai Anda.