Reshuffle Kabinet, ‘Ban Serep’ dan Misi 2019

Gerbong Istana bergerak. Bongkar pasang pejabat kembali dilakukan Presiden Joko Widodo di awal tahun 2018, tahun yang disebut khalayak sebagai tahunnya politik. Pada reshuffle jilid III ini, Jokowi melantik beberapa pejabat untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong dan pergantian pejabat setingkat menteri.

Sejumlah nama pejabat yang dilantik pada Rabu pagi, 17 Januari 2018, adalah Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial (Mensos), menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mundur, karena akan bertarung dalam pemilihan gubernur Jawa Timur 2018.

Ada nama Ketua Umum Pepabri Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), menggantikan almarhum KH Hasyim Muzadi. Agum berhak mendapatkan hak dan fasilitas setingkat menteri.

Kemudian, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Wa KSAU) Marsekal Madya Yuyu Sutisna dilantik sebagai Kepala Staf TNI AU (KSAU), menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang telah dilantik lebih dulu sebagai Panglima TNI. Marsdya Yuyu dinaikkan pangkatnya menjadi Marsekal TNI.

Yang mengejutkan, justru pergantian jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang memang tak ada kekosongan jabatan. Jokowi melantik mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden, menggantikan Teten Masduki, yang selama ini dikenal ‘orang dekat’ Jokowi.

“Mengangkat saudara Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan,” demikian bunyi Keputusan Presiden di Istana Negara, Rabu 17 Januari 2018. Lantas, ke mana Teten?

Meski jabatannya kini digeser Moeldoko, Teten rupanya tak diabaikan Jokowi. Saat pelantikan pejabat negara termasuk Moeldoko sebagai KSP yang baru, Teten terlihat hadir. Ia, bahkan mendampingi Jokowi saat memasuki ruang pelantikan, bersama dengan Wapres Jusuf Kalla dan Ketua DPR, Bambang Soesatyo.

Usai pelantikan para pejabat negara, walau tak lagi menjabat KSP, Teten mengaku tidak ke luar Istana. Ia tetap mendapat tugas khusus di pemerintahan. Namun, tugas khusus itu bukan sebagai menteri, atau kepala lembaga negara lain.

“Saya enggak ke mana-mana. Pak Presiden minta saya lebih dekat, karena ada tugas khusus,” kata Teten di Istana Negara, Rabu.

Sama dengan yang dikatakan Teten, Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga bilang Presiden ingin Teten mengemban tugas-tugas khusus.

Terkait posisi Teten, Presiden Jokowi menegaskan, mantan aktivis antikorupsi itu akan tetap berada di dekatnya. Tugas khusus bagi Teten, yakni menjadi koordinator para staf khusus yang dimiliki Presiden.

“Pak Teten sekarang ada di dekat saya setiap hari, di koordinator staf khusus, setiap hari harus ada di dekat saya,” kata Jokowi, dalam keterangan persnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 Januari 2018.

Untuk jabatan Menteri Sosial, Jokowi mempercayakan kepada Idrus Marham untuk menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang ingin fokus menghadapi Pilkada Jatim 2018. Presiden mengabulkan pengunduran diri Khofifah sebagai menteri, agar berkonsentrasi di Jawa Timur, sehingga tugasnya di Kemensos langsung ada yang meng-handle total.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini yakin, politikus Partai Golkar itu mampu menggantikan Khofifah, melanjutkan program pemerintah di Kemensos. Jokowi menolak memberikan alasannya menunjuk Idrus Marham di posisi Mensos. Ia percaya Idrus Marham adalah sosok yang tepat untuk posisi yang tengah lowong tersebut.  “Ya, karena cocok saja. Cocok di situ Pak Idrus,” tegas Presiden.

Sementara itu, mengenai penunjukan Moeldoko sebagai KSP dan Agum Gumelar menjadi anggota Wantimpres, Jokowi mengatakan, ada banyak pertimbangan kenapa memilih dua purnawirawan jenderal Angkatan Darat itu sebagai pembantunya.

“Saya kira, banyak lah saya kira pertimbangan, semua apa yang kita putuskan ini sudah melalui pertimbangan yang panjang, kalkulasi perhitungan yang panjang ya,” ujar Jokowi.

Presiden menilai, masuknya Moeldoko dan Agum Gumelar ke lingkaran Istana sebagai hal yang bagus.

Rangkap jabatan

Tak dipungkiri, perombakan kabinet (reshuffle) jilid III ini semakin mengukuhkan posisi Partai Golkar di kabinet Jokowi-JK. Partai berlambang Pohon Beringin itu mendapat tambahan satu kursi menteri, setelah sebelumnya ada nama Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Partai Hanura juga ikut kebagian ‘jatah’ kadernya di lingkaran Istana. Moeldoko, yang menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, menyusul Wiranto di jajaran pemerintahan Jokowi-JK. Kendati bukan sebagai menteri, posisi Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden tak kalah strategis di pemerintahan Jokowi-JK.

Menariknya, dari beberapa nama pejabat yang di-reshuffle Jokowi kali ini, tidak ada nama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Posisi Airlangga yang rangkap jabatan sempat menjadi spekulasi, kemungkinan Jokowi melakukan reshuffle di posisi Menteri Perindustrian.

Sejak dikukuhkan menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto, Airlangga juga memimpin Kementerian Perindustrian. Rangkap jabatan Airlangga Hartarto di partai maupun pemerintahan ini pun yang kemudian disoal.

Airlangga dinilai tak mengikuti jejak Wiranto yang mundur sebagai Ketua Umum Partai Hanura, setelah menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Ia dianggap tak sejalan dengan komitmen awal Jokowi-JK, yang ingin para pembantunya fokus melayani rakyat, tidak merangkap jabatan di partai politik.

Presiden Jokowi punya alasan kenapa mempertahankan Airlangga, meskipun terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Menurut Jokowi, masa kerja Kabinet Kerja yang dipimpinnya terhitung efektif sekitar satu tahun lagi, di mana di dalamnya ada Airlangga Hartarto.

“Kalau ditaruh orang baru, ini belajar paling tidak enam bulan, kalau enggak cepat bisa setahun untuk menguasai itu,” kata Presiden Jokowi.

Sementara itu, di Kementerian Perindustrian, lanjut Presiden, Airlangga Hartarto punya kapasitas yang baik, menguasai dan paham berkaitan dengan konsep makro industri, dan menyiapkan strategi industri hilirisasi ke depan.

“Jangan sampai kita tinggal waktu seperti ini kita ubah dan yang baru bisa belajar lebih. Ini Kementerian yang juga tidak mudah,” terang Presiden.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menepis mempertahankan posisi Airlangga yang rangkap jabatan di partai dan pemerintahan sebagai tindakan inkonsistensi Jokowi-JK terkait komitmennya. Kata JK, komitmen itu harus juga mempertimbangkan kondisi saat ini. Walau soal komitmen rangkap jabatan ini juga akan menjadi komoditas politik.

“Itu adalah suatu kebijakan, kemudian kebijakan itu tentu juga tergantung kondisinya,” kata JK, di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 Januari 2018.

Mantan ketua umum Partai Golkar itu memastikan pertimbangan besar Airlangga dipertahankan adalah karena persoalan waktu yang mepet di akhir periode. Namun, agar komitmen tugas di kabinet tidak terhambat karena urusan partai, juga sudah disampaikan ke Airlangga. “Urusan partai itu kan bisa diurus malam-malam,” kata JK.

Sekjen Partai Golkar yang baru dilantik menjadi Mensos, Idrus Marham menjamin rangkap jabatan Airlangga tak akan mengganggu kinerjanya, baik sebagai pejabat publik maupun politisi. Selama dilakukan sesuai tanggung jawab, maka peran sebagai menteri tak akan ada masalah.

“Saya berpandangan, posisi Airlangga sebagai menteri dan ketum itu tidak saling mengganggu. Bahkan, saling memperkuat,” kata Idrus usai pelantikan di Istana Negara, Rabu 17 Januari 2018.

Target 2019

Pengamat politik, Syarwi Pangi Chaniago menilai, reshuffle kabinet Jokowi-JK jilid III ini merupakan strategi dalam mengamankan Pemilu Presiden 2019. Mempertahankan Airlangga di kabinet menunjukkan inskonsistensi sikap dari Jokowi ,terkait dengan komitmennya saat pertama kali dilantik sebagai Presiden RI.

Walaupun Jokowi berdalih mempertahankan Airlangga di kabinet, murni karena urusan waktu menjabat yang singkat. Ia menilai, alasan seperti itu akan patah dengan sendirinya. Terlebih, Airlangga adalah ketua umum Partai Golkar yang punya nilai strategis dalam misi Jokowi di Pilpres 2019.

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pemilihan Umum. MK menolak ambang batas presiden nol persen seperti diajukan pemohon, dan menyatakan parliamentary treshold 20 persen tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Konsekuensinya, partai politik atau gabungan partai politik harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2019.

Sementara itu, terkait masuknya Idrus Marham dan Moeldoko di lingkaran Presiden, menurut Pangi, semakin mengukuhkan kepentingan Jokowi di 2019. Moeldoko yang basisnya militer, diharapkan mampu menandingi potensi calon lainnya dari kalangan militer. “Kalau nanti muncul calon lawan dari militer, Moeldoko hanya memecah dari suara yang pro militer,” ujar Pangi kepada VIVA, Rabu 17 Januari 2018.

Idrus Marham, lanjutnya, juga punya pos penting di kabinet. Mensos dinilai Pangi, punya banyak program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mensos merupakan salah satu menteri yang memiliki korelasi untuk pertumbuhan elektoral Jokowi di 2019. Program-program pengentasan kemiskinan yang digaungkan Mensos, otomatis menjadi insentif elektoral Jokowi.

Reshuffle ini saya liat basisnya bukan kinerja, lebih kepada mengakomodir, mengamankan Jokowi (di 2019), mengamankan semua itu agar loyalitasnya hanya pada Jokowi,” kata Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. ini

Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno tidak mempersoalkan bertambahnya jatah kursi menteri untuk Partai Golkar. PDIP menganggap reshuffle, atau perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden. “Itu sebabnya, tidak perlu dipersoalkan seperti itu,” kata Hendrawan di Gedung DPR RI, Rabu.

Lebih jauh, Hendrawan mengakui, masuknya Partai Golkar dalam jajaran kabinet akan semakin memperkuat koalisi Jokowi pada 2019 nanti. Apalagi, Partai Golkar sebagai partai pendukung yang besar setelah PDIP.

Golkar pada Pemilu 2014 lalu, memperoleh suara kedua terbanyak setelah PDIP, yakni 18.432.312 suara nasional atau 14,75 persen. Adapun PDIP di urutan pertama, dengan 23.681.471 suara nasional atau 18,95 persen. Hadirnya Partai Golkar akan menambah kekuatan koalisi partai pendukung Jokowi di 2019.

Apalagi, Golkar sejak awal mendukung Jokowi sebagai calon Presiden 2019 dan menargetkan kemenangan untuk Jokowi dengan siapapun pasangannya lebih dari 65 persen.

“Itu sebabnya, meski pun kontribusinya boleh dikatakan di pemilu presiden (2014) kan tidak ada, karena di pihak yang lain. Jadi, saya kira pertimbangan itu, soliditas kerja sama partai-partai pendukung,” kata Hendrawan.

Sedangkan alasan Jokowi memilih Moeldoko sebagai pembantunya, karena dinilai Hendrawan memiliki kelebihan seperti jaringan yang kuat. Ditambah lagi tegas, tak plin-plan, dan disiplin. Ia pun meminta, agar diberikan kesempatan pada Moeldoko untuk membantu kerja-kerja Presiden.

“Jenderal di TNI itu sama seperti profesor di perguruan tinggi. Jadi, artinya kalau saya di tentara , mungkin juga jenderal ini karena atribut dari profesi masing-masing,” kata Hendrawan.

Hendrawan menganggap wajar kehadiran Moeldoko di Istana menimbulkan tafsir seolah Jokowi ingin merangkul kalangan militer. “Yang tidak wajar kalau dia tidak dekat. Sama kayak dosen kalau enggak dekat sama perpus atau mahasiswa atau apa, ya enggak wajar,” kata Hendrawan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *