Rekannya Ditangkap karena Pungli, Jukir Blitar Tuntut Payung Hukum

Sebanyak 25 juru parkir (jukir) di Kota Blitar mendatangi kantor DPRD di Jalan A Yani Kota Blitar. Mereka mengadukan nasibnya terkait seorang jukir ditangkap diduga pungli.

Mereka mewakili hampir 200 jukir resmi yang menjadi rekanan dan binaan Dinas Perhubungan Kota Blitar.

Koordinator Jukir Kota Blitar Budi Hartono menyatakan, ada beberapa hal yang akan disampaikan terkait payung hukum yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Blitar.

“Ini aksi solidaritas atas penangkapan teman kami oleh polisi. Kami juga mau menanyakan payung hukum setoran jukir sama parkir insidentil,” kata Budi di depan wartawan, Selasa (10/4/2018).

Sebelumnya, seorang jukir di OTT Polresta Blitar atas dugaan pungli, Kamis (2/4). Saat acara insidentil di Aloon-Aloon, dia menarik parkir sebesar Rp 5.000. Padahal, tarif parkir legal untuk parkir insidentil roda dua sebesar Rp 3.000. Namun, penangkapan itu mendapat tentangan jukir lainnya. Apa alasannya ?

“Yang mengimbau kami narik Rp 5.000 itu ya orang dishub lho. Makanya kami bikin stempel sendiri dan menempelkan di karcis resmi itu tambahan Rp 2.000 untuk penitipan helm,” terang jukir lainnya, Trisna Nurcahyo.

Imbauan itu, lanjut Trisna, karena di karcis resmi ada tulisan. “Tidak Bertanggung Jawab Atas Risiko Kendaraan dan Barang-Barang Lain Yang di Dalamnya”.

“Padahal kenyataanya, seringkali yang nitip motor itu minta ganti rugi ke kami kalau ada helm hilang. Sementara dishub cuci tangan, tidak mau ikut nanggung risiko kehilangan itu,” ungkapnya.

Sementara menanggapi aksi solidaritas jukir, Dishub Kota Blitar menegaskan sebuah aturan pasti ada sanksi hukumnya.

“Ketika sebuah produk hukum diundangkan, itu sudah tidak memandang ini ngerti atau gak. Jadi harus disosiliasikan biar semua temannya paham,” kata Kepala Dishub Kota Blitar Priyo Suhartono.

Priyo mengaku, tambahan tarif Rp 2.000 untuk penitipan helm itu memang imbauan dari pihaknya. Dengan tujuan, para jukir punya anggaran untuk menanggung risiko kehilangan.

“Tapi stempel itu ditaruh di karcis resmi yang berwarna merah yang ada logo hologramnya. Lha kasus ott kemarin itu, jukirnya memberi karcis ilegal yang warna putih dan tarifnya diminta Rp 5.000,” ungkap Priyo.

Pada sesi hearing dengan Komisi 2 dan 3 DPRD Kota Blitar, Priyo meminta para jukir tidak lagi mencetak dan mengedarkan karcis parkir yang palsu tanpa hologram.

“Polisi melakukan penangkapan itu sesuai SOP. Ada buktinya, karcis yang diberikan karcis palsu dan tarifnya Rp 5.000,” pungkasnya.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *