Poros Ketiga, Nyata atau Hanya Wacana

Pemilihan Presiden 2019 memang masih satu tahun lagi. Namun, kasak-kusuk mengenai siapa calonnya sudah muncul jauh-jauh hari hingga saat ini. Tak heran karena pada bulan Agustus tahun 2018 ini, sudah memasuki masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden.

Dua nama yang selalu digadang-gadang akan bertarung memperebutkan pucuk kekuasaan pemerintahan di negeri ini adalah kontestan lama. Pertama, Joko Widodo yang kini menjabat sebagai Presiden, dan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, partai yang selama ini berada di luar kekuasaan Jokowi. Seperti diketahui bersama, dua tokoh itu merupakan capres dalam Pilpres 2014 lalu.

Anggapan itu memang tidak berlebihan mengingat adanya aturan mengenai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya pasal 222 mengatur partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

Apalagi, belakangan, Mahkamah Konstitusi mengukuhkan aturan tersebut sah dan bisa berlaku. Mereka menolak uji materi yang mempersoalkan aturan dalam pasal tersebut.

Merujuk pada hasil Pemilu 2014, tidak ada partai politik yang mampu mengusung capres sendirian pada 2019 nanti. Mereka harus berkoalisi dengan partai-partai yang lain.

Berikut perolehan suara partai pada Pemilu 2014:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 109 kursi dari 23.681.471 (18,95 persen).
2. Partai Golkar 91 kursi dari 18.432.312 (14,75 persen).
3. Gerindra 73 kursi 14.760.371 (11,81 persen).
4. Demokrat 61 kursi 12.728.913 (10,19 persen).
5. Partai Amanat Nasional 49 kursi dari 9.481.621 (7,59 persen).
6. Partai Kebangkitan Bangsa 47 kursi dari 11.298.957 (9,04 persen).
7. Partai Keadilan Sejahtera 40 kursi dari 8.480.204 (6,79 persen).
8. Partai Persatuan Pembangunan 39 kursi dari 8.157.488 (6,53 persen).
9. Nasdem 35 kursi dari 8.402.812 (6,72 persen).
10. Hanura 16 kursi dari 6.579.498 (5,26 persen).

Catatan: dua partai yakni Partai Bulan Bintang yang mendapatkan suara sebanyak 1.825.750 atau 1,46 persen dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, 1.143.094 suara atau 0,91 persen, tidak lolos ke DPR.

Beratnya persyaratan tersebut membuat pertarungan sepertinya akan mengerucut pada Jokowi dan Prabowo lagi. Terlebih, sejumlah partai sudah menyatakan akan mengusung Jokowi lagi di Pilpres 2019.

Mereka antara lain, PDIP, Golkar, PPP, Nasdem, Hanura dan partai non parlemen seperti PSI, PKPI, Perindo. Sedangkan Gerindra yang selama ini bergandengan tangan dengan PKS menegaskan akan kembali mengusung Prabowo meskipun mereka belum mendeklarasikan secara resmi.

Selain Jokowi dan Prabowo, nama-nama lain seperti mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono, Menkopolhukam Wiranto sejauh ini hanya sebatas disuarakan sebagai cawapres. Bila pun capres, posisi mereka sulit karena tak memiliki dukungan partai yang cukup.

 

Demokrat jadi bandul

Di tengah situasi ini, muncul wacana poros ketiga di luar dua tokoh tersebut. Partai Demokrat dianggap sebagai bandul dalam pembentukannya.

Tak heran bila mereka terlibat dalam suatu pertemuan dengan petinggi partai lain seperti Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa di salah satu restoran kawasan Jakarta Selatan belum lama ini.

Saat itu, Sekjen Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa bertemu. Mereka membahas perkembangan politik yang terjadi dalam suasana yang santai.

“Sambil ngobrol ringan aja, sambil ngopi, termasuk membahas gagasan poros tengah itu, poros ketiga,” kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis, 8 Maret 2018.

Meski demikian, perbincangan mereka belum mengerucut pada pembahasan mengenai figur calon presiden atau wakilnya yang akan diusung tiap partai. Tapi mereka sudah hampir punya kesamaan terkait calon presiden alternatif.

Tapi pertemuan itu juga bukan pertemuan terakhir. Bakal ada pertemuan selanjutnya agar keinginan membuat poros baru bisa terealisasi.

“Kami istilahnya kalau buka radio frekuensinya sama. Ini tidak berhenti, ini akan lanjut lagi. Minggu depan tuan rumahnya PAN, hari ini Demokrat, habis itu tuan rumahnya PKB dan tentu di pertemuan berikut, bisa saja partai lain untuk ikut,” kata Hinca.

Sementara itu, Sekjen PAN, Eddy Soeparno, menyatakan pertemuan lanjutan bakal lebih intens dilakukan mengingat waktu pendaftaran calon presiden semakin dekat.

Pembahasan yang dilakukan sekjen tiga partai tersebut bakal dibawa ke dalam forum internal tiap partai dan akan disimpulkan dalam pertemuan selanjutnya. Komunikasi ini akan berlanjut mengajak partai lain bila ingin bergabung.

“Kalau bisa kami memberikan sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya alternatif kepada pemilih,” kata Eddy.

 

Tetap sulit

Sejumlah politisi menyambut terbuka kemungkinan adanya poros ketiga dalam Pilpres 2019. Salah satunya Ketua DPR Bambang Soesatyo yang menilai hal itu lumrah sebagai proses politik menjelang pencalonan presiden.

Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid yang juga Wakil Ketua MPR, poros ketiga bagus untuk demokrasi di Tanah Air. Dia juga melihat bila tiga poros di Pilpres 2019 terbentuk maka akan mengulangi peta koalisi saat Pilgub DKI 2017.

“Tentu itu sangat bagus dan kami mendoakan agar bisa terealisir. Itu kemungkinannya Demokrat, PAN, PKB satu poros. PKS, Gerindra satu poros, dan kemudian poros yang mendukung Jokowi. Itu akan seperti mengulangi pilgub di DKI,” kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 9 Maret 2018.

Hidayat menuturkan masyarakat saat ini memerlukan figur-figur alternatif yang lebih baik. Menurutnya, akan lebih baik dengan adanya sejumlah tawaran alternatif agar rakyat tak kecewa.

“Oleh karena itu, kami menyambut, kalau bisa ada poros ketiga artinya ada calon presiden yang ketiga, cawapres yang ketiga,” kata Hidayat.

Meskipun demikian, sebagian yang lain juga menyampaikan suara-suara bernada pesimis. Misalnya saja Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

Politisi yang kini menjabat sebagai Ketua MPR itu beberapa waktu lalu cukup optimis tentang kemungkinan adanya poros ketiga. Dia bahkan meramalkan poros itu akan terbentuk pada Mei 2018. Namun belakangan dia cenderung ragu.

“Begini yah, secara matematis poros ketiga itu mungkin. Tapi saya katakan poros ketiga itu tidak mudah,” kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 9 Maret 2018.

Kesulitan pembentukan poros ketiga karena pertama, popularitas Joko Widodo sebagai petahana yang terus naik dalam berbagai hasil survei. Kedua, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah didukung lima partai politik untuk maju kembali sebagai calon presiden 2019. Dan ketiga, sebagai seorang incumbent, Jokowi juga memiliki kekuasaan di semua lini.

“Tetapi secara matematis (poros ketiga) mungkin walaupun tidak mudah karena syaratnya 20 persen (presidential threshold),” lanjut Zulkifli.

Tantangan berikutnya untuk pembentukan poros ketiga adalah waktu yang semakin mepet. Mengacu jadwal KPU, pasangan calon presiden dan wakil presiden harus segera didaftarkan pada Agustus 2018.

“Waktu sekarang tinggal menghitung bulan. Tapi secara matematis mungkin,” ujarnya.

Meski masih memungkinkan pembentukan poros ketiga, Zulkifli memperkirakan Pilpres 2019 hanya diikuti dua capres.

“Tapi kemungkinan besar bisa dua, menurut saya begitu,” tuturnya.

Pernyataan senada diungkapkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M. Romahurmuziy. Dia menilai wacana poros ketiga dalam Pemilihan Presiden 2019 sulit terbentuk mengingat lima parpol di DPR sudah pasti ke Jokowi.

“Lima sudah mendeklarasikan. Lima parpol ini mewakili 55 persen kursi (DPR),” kata Romi di IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Kamis, 8 Maret 2018.

Romi sendiri menegaskan PPP tetap konsisten mendukung Jokowi sebagai calon presiden. Sikap itu sesuai keputusan Mukernas PPP.

Dengan kondisi politik saat ini, ia memprediksi masih sulit berubah dan memunculkan poros ketiga. Menurutnya, lebih rasional bila ada dua poros yang menguat saat ini yaitu poros partai pendukung pemerintah dan oposisi yang dibangun Partai Gerindra.

“Hanya akan ada dua pasangan dan besar kemungkinan mengulang final 2014 kemarin,” ujarnya.

Namun, kemungkinan poros ketiga muncul menurut Romi bila dimulai Partai Demokrat. Tapi, sejauh ini, ia belum melihat hal tersebut.

“Nah, kalau sinyal dari Demokrat seperti akan mengundang Pak Jokowi besok di Rapimnas mereka, itu seperti menunjukkan Demokrat tidak akan membangun poros sendiri. Poros ketiga,” katanya.

Meskipun menyambut baik kemungkinan terbentuknya poros ketiga, PKS memilih tetap berkoalisi dengan Gerindra. Mereka menolak bergabung atau ikut membentuk poros baru di Pilpres 2019 yang digagas Partai Demokrat.

Jangan cuma AHY

Dengan peta politik seperti saat ini, pembentukan poros ketiga memang sulit. Namun tidak ada yang tidak mungkin dalam politik.

Hal itulah yang dilihat oleh pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio. Dia menilai poros ketiga masih sangat mungkin terbentuk.

Dia menyampaikan secara perhitungan matematika sangat memungkinkan tercipta poros tengah.

Hanya saja syaratnya, Demokrat tidak boleh memaksakan satu nama calon misalnya putra sang ketua umum, Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono.

“Bila lebih dari 1 nama akan lebih memudahkan koalisi parpol untuk melakukan variasi pasangan.

Demokrat bisa menawarkan sosok Tuan Guru Bajang atau Chairul Tanjung, Soekarwo, selain AHY tentunya,” kata Hendri kepada VIVA, Jumat, 9 Maret 2018.

 

Pendapat lain disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Idil Akrab. Dia menilai gerakan pembentukan poros ketiga di Pilpres 2019 hanya untuk dinamisasi politik saja khususnya untuk membangun bargaining position dengan calon lain.

Alasannya pertama, parpol tetap akan melihat pada realitas politik tentang siapa yang memiliki elektabilitas tertinggi, dan nantinya akan tetap merapatkan peluang untuk bersama. Kedua, hal yang menjadi pertimbangan juga adalah terpenuhinya parliamentary threshold atau perolehan suara nasional sebagai syarat untuk mengajukan capres.

Karena itu, partai-partai pembentuk poros itu sebaiknya menambah pasukan setidaknya untuk mengimbangi koalisi parpol lain yang juga ingin mengajukan capres.

“Jika itu ditujukan untuk menjadi alternatif saya kira kecil (peluangnya),” kata dia. (one)

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *