Persiapan Pilkada 2018, Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu

Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018. IKP merupakan upaya untuk melakukan pemetaan potensi pelanggaran dalam Pilkada.

Grand launching IKP digelar di Hotel Gran Sahid Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2017). Ketua Bawaslu Abhan menyebut IKP Pilkada merupakan persiapan Bawaslu jelang Pilkada serentak 2018.

“IKP Pilkada 2018 merupakan upaya dari Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pilkada Serentak 2018,” ujar Abhan dalam sambutannya.

Abhan mengatakan Bawaslu menyusun IKP di 171 daerah yang akan melakukan Pilkada secara serempak di 2018 nanti. Penyusunan IKP dilakukan dengan menggunakan 3 aspek.

“Menggunakan tiga aspek utama yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat,” kata Abhan.

“Ketiga aspek tersebut adalah penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi,” sambungnya.

Abhan mengatakan adanya IKP ini bertujuan untuk melakukan identifikasi ciri karakteristik kerawanan wilayah. Selain itu hal ini juga sebagai referensi untuk melakukan pencegahan.

“Untuk melakukan pemetaan dalam menentukan deteksi dini yang diidentifikasi. Untuk mengidentifikasi ciri karakteristik kerawanan wilayah yang melakukan pilkada. Ketiga sebagai referensi untuk melakukan strategi dan pencegahan,” sebut Abhan.

Abhan pun menyebut Bawaslu telah melakukan penyusunan IKP sejak Pemilu Legislatif tahun 2014. Dan IKP ini diluncurkan dalam bentuk buku yang berjudul Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah 2018.

Hadir dalam acara peluncuran IKP ini Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali. Selain itu juga ada Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Irjen Lutfi Lubihanto.