Perppu Ormas Jadi Polemik, Sandiaga: Biar Dewa-dewa yang Pikirkan

Jakarta Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno enggan menyatakan sikapnya mengenai polemik Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Namun Sandiaga mengimbau kegiatan berekspresi harus dilakukan sesuai dengan koridor hukum.Saksikan video 20detik mengenai Polemik Perppu Ormas di sini:
“Tentu saya bukan ahli hukum ya dan tidak memiliki kompetensi menjawab ini. Tapi tadi pagi ada anggota masyarakat menyampaikan ke saya bahwa kegiatan masyarakat untuk berorganisasi dan mengeluarkan ekspresi itu adalah nilai luhur dari budaya,” kata Sandiaga di Jalan Inspeksi Kali Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Sabtu (15/7/2017).

“Alangkah baiknya kalau budaya untuk bisa mengekspresikan dalam koridor hukum, itu tetap dihormati,” ujarnya.

Sandiaga mengaku tidak ingin mencampuri polemik Perppu yang diterbitkan pemerintah itu. Dia menyerahkan masalah tersebut kepada pihak yang berkepentingan.

“Bentuk (koridor hukum) seperti apa, saya tidak punya kompetensi sama sekali menjawab itu. Dan ini dewadewa ajalah yang di tingkat nasional yang memikirkan,” ucapnya.

Hanya, Sandiaga mengaku sering mendapat masukan dan permintaan dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai Perppu itu. Politikus Gerindra tersebut pun berjanji akan menyampaikan kepada anggota DPR dari partainya untuk mengakomodasi aspirasi tersebut.

“Tapi tadi duatiga kali saya disetop oleh warga menyampaikan hal itu pada kami. Dan mungkin nanti akan saya sampaikan pada temanteman saya yang ada di pemerintahan pusat maupun di DPR sebagai bahan masukan,” kata Sandiaga.

Dia mengaku tupoksinya kini hanya masuk di wilayah lingkup Provinsi DKI Jakarta. Sandiaga sendiri mengapresiasi ormasormas di Jakarta yang memberikan kontribusi, terutama dalam bidang kebudayaan.

“Ormas di DKI itu jadi bagian yang tak terpisahkan dengan budaya Betawi itu sendiri, dari topografi dan demografi masyarakat kita. Jadi kita harus pastikan mereka mendorong halhal yang positif, tentunya kuncinya agar mereka selalu dalam koridor hukum,” tuturnya.

Seperti diketahui, Perppu Ormas yang diterbitkan pemerintah menuai polemik. Dalam Perppu ini, pemerintah memiliki kewenangan membubarkan ormas yang radikal dan antiPancasila tanpa melalui pengadilan.