Pemkab Malang Usulkan Perubahan Status Jalan ke Pemprov Jatim

Pemerintah Kabupaten Malang mengusulkan perubahan status jalan di beberapa titik ke Pemprov Jatim. Ini merupakan langkah mewujudkan pengembangan kawasan wisata serta ekonomi khusus.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Romdoni mengatakan, beberapa ruas jalan yang diusulkan akan berubah menjadi jalan propinsi.

“Pemeliharaan dan perawatan tidak lagi menjadi tanggung jawab Pemkab Malang. Kami sudah secara resmi mengusulkan ke Pemprov Jatim,” katanya kepada wartawan di Pendopo Pemkab Malang Jalan KH Agus Salim, Senin (6/11/2017).

Dikatakan Romdoni, ruas jalan diusulkan berubah status itu, adalah yang selama ini menjadi akses menuju kawasan pantai selatan atau Jalur Lintas Selatan (JLS) serta yang mengarah ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Singosari.

Pembangunan jalan menuju wisata pantai di Malang Selatan (Foto: Muhammad Aminuddin)Jalan kabupaten yang diproyeksikan menjadi jalan propinsi meliputi Jalan Raya Tumpang, Poncokusumo, Pakis, Wajak, Bululawang, Gondanglegi, dan Karangploso.

“Dengan beralihnya status jalan, maka ada peningkatan dari lebar sampai kekuatan beban kendaraan. Bagi Pemkab Malang, akan ada pengurangan beban perawatan dan bisa fokus menangani jalan kabupaten secara maksimal,” beber Romdoni.

Ada rencana menambah panjang jalan di Kabupaten Malang. Penambahan panjang jalan dilakukan dengan menaikkan status sebagian jalan desa yang dianggap strategis dan perlu ditangani langsung di tingkat kabupaten serta alasan pemerataan pembangunan.

Sebelum itu terwujudkan, Pemkab Malang terlebih dahulu mengalihkan status beberapa ruas jalan untuk menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.

Saat ini panjang jalan di Kabupaten Malang mencapai 1,6 juta kilometer, jumlah itu akan menyusut ketika usulan perubahan status jalan disetujui Pemprov Jatim.