Peleburan RRI-TVRI dan Tantangannya

Dunia penyiaran, baik radio maupun televisi, yang sebelumnya dikelola dengan menggunakan teknologi analog, kini sudah dapat dinikmati dalam format digital. Bahkan lebih jauh, penyiaran sudah saling terkonvergensi dengan multimedia yang memungkinkan internet, televisi, radio dan media sosial dapat terhubung satu sama lain.

Hal ini jelas menguntungkan masyarakat. Mereka tak perlu duduk di depan televisi untuk menikmati siarannya, tapi bisa di mana saja dan kapan saja. Selama sinyal internet cukup, menonton televisi (atau mendengarkan radio) bisa dilakukan lewat gadget di genggaman. Inilah gambaran sederhana konvergensi media.

Banyak negara sudah menerapkan konvergensi media. Sementara di Indonesia, persoalan digitalisasi saja belum selesai. Karena itulah diperlukan sebuah undangundang yang mampu menjawab tantangan ini. Undangundang penyiaran yang ada yaitu UU No. 32 tahun 2002 perlu disesuaikan untuk menggeser paradigma dari paradigma analog ke paradigma digital.

Penyiaran dengan paradigma digital membutuhkan aturan digitalisasi penyiaran yang harus dibahas secara komprehensif dan tuntas, dari hulu sampai ke hilir. Termasuk yang perlu diatur adalah pengelolaan penyiaran publik yang membutuhkan sebuah lembaga pengelola yang profesional, berintegritas dan adil.

Lembaga pengelola penyiaran publik di negara kita, yaitu TVRI dan RRI, masingmasing sudah memainkan perannya dalam mewarnai dunia penyiaran. Tidak hanya itu, RRI bahkan memiliki nilai historis karena dulu memiliki fungsi strategis dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Demikian juga dengan TVRI yang telah turut berjasa dalam pembangunan bangsa untuk mengisi kemerdekaan. Tapi, sejalan dengan bertumbuhnya lembagalembaga penyiaran swasta baik televisi maupun radio, TVRI seperti ketinggalan zaman.

Pada era konvergensi media seperti sekarang, sudah lumrah jika satu lembaga penyiaran saling terhubung dalam bentuk televisi, radio, internet dan media sosial. Namun, alihalih menerapkan konvergensi media, TVRI dan RRI masih belum berada dalam satu wadah. Padahal dengan kemajuan teknologi informasi seperti sekarang sangat dimungkinkan peleburan TVRI dan RRI dalam satu lembaga penyiaran publik.

Wacana peleburan TVRI dan RRI ke dalam satu lembaga bernama Radio dan Televisi Republik Indonesia (selanjutnya disingkat RTRI) telah mengemuka beberapa tahun belakangan ini. Alasan peleburan yang paling mendasar adalah adanya tuntutan perkembangan teknologi yang menuju multiplatform dan cross function.

Ke depan nanti makin tidak mudah memisahkan antara TV dan radio. Sehingga jika TVRI dan RRI dipaksakan berjalan sendirisendiri, malah akan menimbulkan pemborosan sumberdaya sehingga pengelolaannya menjadi tidak efisien.

Wacana peleburan tadi muncul demi menjawab tantangantantangan ini yang diharapkan menjadi salah satu model penyelesaian dan antisipasinya untuk 20 hingga 30 tahun ke depan dengan tetap memperhatikan kondisi yang ada. DPR pun menyambutnya dengan mulai membentuk Panja RTRI di Komisi I untuk membahas dan menyusun Rancangan UndangUndang (RUU) RTRI.

Rencana peleburan tersebut setidaknya mencakup konsep kelembagaan, pengawasan, pertanggungjawaban, anggaran, model bisnis serta pengelolaannya. Dalam konteks kelembagaan, peleburan ini akan membuat struktur lebih efektif dan efisien yang akhirnya dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan lembaga. Manajemen kelembagaan akan lebih lincah yang dapat menghasilkan kerjakerja yang progresif, inovatif dan tentunya menyegarkan.

Dari segi pengawasan, peleburan juga akan menghasilkan mekanisme yang tidak terlalu birokratis. Peleburan ini juga akan memudahkan konsep penyampaian pertanggungjawaban. RTRI sebagai penyelenggara dapat langsung bertanggung jawab kepada Presiden dan/atau DPR.

Meski begitu, peleburan jangan sampai mengabaikan beberapa hal yang harus diperhatikan, misalnya soal kekhawatiran akan hilangnya sisi historis dari RRI dan TVRI yang telah berjasa dalam sejarah perjuangan kemerdekaan serta peran pentingnya dalam mengokohkan pembangunan bangsa tadi. Nilai historis seperti itu perlu tetap dipertahankan tanpa mengorbankan kepentingan masa depan bangsa.

Tantangantantangan

Sebagai lembaga baru nantinya, RTRI akan menghadapi sejumlah tantangan. RTRI yang meleburkan dua lembaga TVRI dan RRI tentunya akan mempertemukan dua budaya dan manajemen kelembagaan yang berbeda, terlebih yang satu dengan yang lain berbeda objek kerjanya, televisi dengan radio. Ini jelas tidak mudah. Apalagi, secara umum lembaga pemerintah pada masa sebelumnya dikenal dengan organisasi yang birokratis dan memiliki mental serta budaya kerja yang kurang inisiatif dan inovatif.

Oleh karena itu diperlukan sebuah model bisnis dan manajemen lembaga baru itu yang memungkinkan RTRI bergerak lincah, produktif, kreatif dengan tetap mengedepankan aspek pencapaian visi misi bangsa untuk menjadi tali penyambung keutuhan NKRI, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut aktif dalam kemajuan dan perdamaian dunia, serta pembangunan peradaban kemanusiaan.

Tantangan RTRI berikutnya adalah soal konten siaran. Seperti kita ketahui program siaran TVRI setelah bermunculannya televisi swasta menjadi kurang menarik bagi masyarakat. Para pemirsa lebih tertarik dengan tayangantayangan yang disuguhkan oleh televisi swasta. Meskipun demikian, beberapa tahun belakangan ini tayangantayangan di TVRI sudah mulai lebih menarik dan berkualitas, tapi tetap masih belum mampu menyaingi menariknya siaransiaran televisi swasta.

Tentunya tetap menjadi tantangan RTRI untuk membenahi konten siaran supaya bisa menjadi media andalan dalam memperoleh informasi dan hiburan. Hal ini wajib dilakukan agar RTRI nantinya bisa bersaing bahkan bisa lebih baik dibanding dengan lembagalembaga penyiaran lainnya. Dalam hal ragam konten siaran, model BBC di Inggris bisa dijadikan contoh gambaran seperti apa ragam konten siaran RTRI nantinya.Tantangan konten siaran ini harus dikelola dengan serius jika tidak ingin tergulung zaman dan kehilangan peran serta relevansinya.

Tantangan yang tak kalah pentingnya adalah soal pendanaan. Anggaran TVRI dari APBNP untuk 2016 sekitar Rp 1,6 triliun dan RRI sekitar Rp 1 triliun. RTRI harus bisa tumbuh secara industri dengan model bisnis yang efisien dan lincah, kreatif dan profesional supaya tidak sematamata mengandalkan anggaran dari APBN, iklan dan sewa frekuensi. Perlu dipikirkan skema pendanaan RTRI ini. Pendanaan televisi BBC Inggris 100% bersumber dari masyarakat melalui licence fee. Ini bisa menjadi masukan bagi RTRI.

Meskipun begitu, RTRI tidak perlu meniru 100% BBC di Inggris. RTRI tetap bisa mendapat alokasi dana dari APBN dan tetap bisa saja menayangkan iklan tapi terbatas, karena lembaga penyiaran publik tidak mengutamakan profit. Selain itu, RTRI bisa memaksimalkan konten siaran yang unik sebagai sumber pendanaan. Bahan untuk konten siaran unik ini sudah bertebaran di seluruh pelosok Nusantara, tinggal bagaimana RTRI nantinya tertantang untuk menggunakan kreativitasnya mengeksplorasi kekayaan dan keragaman pulau, etnik, suku, budaya, flora, fauna dan alam yang ada di Indonesia.

RTRI bisa mengadaptasi dari BBC yang salah satu sumber pendanaan terbesarnya berasal dari jualan konten siaran yang istimewa dan unik itu. Pada 2016, 77,5% dari total pendapatan BBC 4.827 juta poundsterling 3.743 juta poundsterling berasal dari licence fee yang tentunya berasal dari masyarakat yang tertarik dan mau berlangganan karena siaran BBC yang dikemas secara istimewa.

Jika tantangantantangan tadi dapat dijawab oleh RTRI dengan pengelolaan penyiaran publik secara profesional, berintegritas dan adil, maka kita harapkan dunia penyiaran dapat mewujudkan arah dan tujuan penyiaran itu sendiri, yaitu untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.