PB XIII Belum Bersedia Keraton Surakarta Dikelola Pemerintah

Pemerintah kembali menggelar rapat koordinasi pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta. Namun rapat keempat ini harus kembali tertunda, lantaran belum menemui kata sepakat.

Agenda penandatanganan surat kuasa pengelolaan aset keraton kepada pemerintah pun batal dilakukan. Sebab, surat kuasa tersebut belum juga disetujui raja Paku Buwono (PB) XIII.

Rapat di Balai Kota Surakarta, Kamis (7/9/2017), dipimpin oleh Wantimpres Subagyo HS. Adikadik PB XIII pun hampir seluruhnya hadir. Sedangkan PB XIII tidak hadir.

Dalam rapat yang berlangsung alot selama hampir tiga jam itu, adikadik PB XIII sepakat bahwa surat kuasa cukup ditandatangani oleh Mahamenteri KGPHPA Tedjowulan. Hal tersebut diusulkan sebagai solusi atas masalah tersebut.

“Sebetulnya kita kejar agar surat kuasa bisa ditandatangani hari ini. Kalau Sinuhun (PB XIII) tidak bersedia, Mahamenteri sudah bisa menandatangani itu, dan didukung seluruh putraputri PB XII dan perwakilan trah dari PB II sampai PB XIII,” kata adik PB XIII, GKR Wandansari.

Melalui perdebatan panjang, pimpinan rapat kemudian menunda penandatanganan surat kuasa. Subagyo meminta adikadik PB XIII kembali berkoordinasi dengan raja.

“Kami minta lima orang perwakilan bertanggung jawab untuk sekali lagi menyampaikan draf surat kuasa pengelolaan aset kepada Sinuhun,” ungkap Subagyo.

“Niat baik pemerintah ini jangan sampai menjadi persoalan. Jangan sampai nanti muncul isu kudeta, kita ingin yang smooth lah,” ujar dia.

Seperti diketahui, surat kuasa tersebut merupakan jalan untuk pemerintah membuat UPT. UPT berisi beberapa kementerian bersama pemerintah kota dan provinsi. Tujuannya agar pemerintah bisa membantu pendanaan seluruh kegiatan pelestarian cagar budaya nasional itu.