Pakde Karwo akan Mutasi Pejabat yang Punya Gaya Hidup Hedonis

Surabaya Gubernur Jawa Timur Soekarwo akan melakukan mutasi kepada pejabat Pemprov Jatim. Salah satu pertimbangan mutasi adalah gaya hidup para pejabat yang hedonisme.

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini mengaku bahwa pengambilan keputusannya ini terinspirasi dari negara di Eropa, terutama Belgia.

“Saya niru di Eropa, terutama di Belgia. Di Belgia kalau mau jadi pemimpin di perbankan, itu dicek, anaknya siapa, kehidupannya gimana, dan sebagainya. Bobot, bibit, bebetnya dicek betul itu,” ujar Pakde Karwo kepada wartawan di Jatim Expo, Rabu (27/9/2017).

Gaya hidup dan perilaku korupsi sangat berkaitan erat karena kehidupan hedonis para pejabat dapat memacu keinginan untuk melahap uang rakyat.

“Jelas ada kaitan antara gaya hidup dan perilaku korupsi. Gaya hidup yang hedon, konsumtif memerlukan biaya tinggi, padahal gajinya (pejabat) rendah, ya dicuri kemudian uang rakyat,” ujar Pakde Karwo.

Pakde Karwo mengatakan bahwa pejabat seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat karena itu unsur gaya hidup menjadi poin penting dalam melakukan mutasi.

“Iya, poin penting itu. Makanya mutasinya lama soalnya mesti ngecek bagaimana gaya hidupnya mereka. Bagaimana bisa membangun masyarakat yang kerakyatan tapi gaya hidup pemimpinnya sangat borjuis, kan nggak mungkin,” pungkasnya.

Dinasdinas yang pimpinannya berganti akibat OTT KPK, antara lain, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan. Kadistan dan Kadisnak sebelumnya, Bambang Herijanto dan Rohayati, saat ini sedang menjalani masa persidangan terkait kasus penyetoran uang kepada Komisi B DPRD Jawa Timur.

Empat dinas lainnya yang pimpinannya berganti adalah dinas perkebunan, dinas kehutanan, dinas lingkungan hidup (DLH), serta dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kependudukan (DP3AK). Para kepala dinas tersebut pensiun pada tahun ini. Dua di antaranya adalah Kepala Dinas Perkebunan Samsul Arifin dan Kepala Dinas Kehutanan Indra Wiragana.

Selain kepala dinas, mutasi terjadi di delapan pejabat eselon II lainnya. Yakni, staf ahli gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM, kepala biro administrasi SDA, kepala biro administrasi pembangunan, asisten pemerintahan dan kesra, kepala satpol PP, wakil direktur umum dan keuangan RSUD dr Soedono, kepala Badan Perwakilan Wilayah (Bakorwil) Bojonegoro, serta kepala Bakorwil Madiun.