Oposisi Kelas Syahroni

Syahroni adalah pria berjubah coklat dan berpeci putih dalam sebuah video tentang telur palsu yang beredar beberapa minggu yang lalu. Dengan sangat yakin ia memecahkan telur, langsung mengatakan bahwa cangkang telur itu terbuat dari kertas. Isi telur terbuat dari silikon, katanya. Ia memecahkan lagi beberapa telur, sambil terus dengan yakin mengatakan bahwa itu telur palsu. Ia juga mengomeli pemerintah, yang dia tuduh telah membiarkan beredarnya telur-telur itu. Orang-orang di sekitarnya langsung menyerap keyakinannya, percaya bahwa telur yang ada di situ adalah telur palsu.

Syahroni bukanlah pakar telur. Bahkan pedagang telur pun bukan. Ia hanya membaca kabar yang beredar melalui media sosial, kemudian entah karena dorongan apa, dengan yakin menjelaskan soal telur palsu di pasar. Singkatnya, Syahroni adalah orang yang tidak paham, menjelaskan sesuatu kepada orang-orang yang tidak paham juga. Apa hasilnya? Penyesatan.

Perilaku yang sama sayangnya ditunjukkan pula oleh Hanafi Rais, anak Amien Rais, politikus PAN. Persis seperti Syahroni, dia dengan penuh percaya diri bicara soal data Bank Dunia tentang tanah, yang menurut dia 74% dikuasai golongan tertentu. Data itu dibantah Bank Dunia. Mereka mengaku tidak pernah mempublikasikan data semacam itu. Hanafi persis seperti Syahroni, orang yang asal bicara.

Hanafi sedang menjalankan perannya sebagai oposisi, itu hal yang bagus. Tugas dia adalah mengritik pemerintah, untuk memberikan koreksi. Kalau pemerintah salah, oposisi harus menunjukkan jalan yang benar untuk diikuti pemerintah. Kalau pemerintah sudah benar, oposisi tetap bisa mengritik, menunjukkan jalan yang lebih baik yang seharusnya bisa ditempuh pemerintah.

Hal yang sama coba dilakukan Prabowo, yang mengatakan Indonesia akan bubar tahun 2030. Soal bubar itu sudah banyak dibahas orang. Yang menarik adalah pernyataan atau kritik Prabowo soal situasi sekarang, yang katanya bisa menggiring Indonesia untuk bubar tadi. Apa yang sedang terjadi? Kata dia, yang menyebabkan Indonesia bubar adalah penguasaan 80% tanah oleh 1% orang. Penguasaan aset kekayaan negara oleh 1% orang.

Coba tanya, berapa banyak tanah yang dikuasai Prabowo? Berapa banyak kekayaan yang dia kuasai? Dia masuk pada 1% yang dia omelkan, bukan? Dia menganggap seolah-olah keadaan itu terbentuk oleh kekuasaan sekarang. Bukan. Itu terbentuk di masa Soeharto, mertua Prabowo yang dia sokong dan dia pertahankan dengan segala cara. Dia bagian yang ikut menikmati hasilnya. Singkatnya, Prabowo adalah bagian dari ketimpangan itu.

Yang lebih parah adalah kritik-kritik yang sama sekali tidak berdasar, seperti tuduhan bahwa Jokowi itu PKI atau membiarkan PKI bangkit kembali. Juga tuduhan seolah Jokowi itu memusuhi umat Islam.

Tidak adakah hal yang lebih substansial yang bisa dikritik? Ada banyak sebenarnya. Kalau mau bicara soal ekonomi, misalnya, pemerintahan Jokowi tidak hebat benar. Nilai tukar rupiah terhadap dolar memburuk sejak Jokowi memerintah, dan sekarang cenderung makin memburuk. Ya, sebabnya adalah faktor eksternal, yaitu kebijakan yang dibuat oleh bank sentral Amerika. Tapi, masak iya sebuah pemerintahan menyerah dengan menyalahkan faktor luar? Selain itu, efek kebijakan itu ternyata tidak sama. Nilai tukar baht Thailand ternyata sekarang sudah pulih ke angka yang hampir sama dengan situasi di tahun 2015. Kenapa rupiah justru semakin terpuruk?

Demikian pula halnya dengan utang. Tidak perlu memunculkan data palsu seolah utang pemerintah sudah lebih dari 50% GDP, misalnya. Dengan kondisi sekarang pun ada banyak hal yang bisa dikritik soal utang. Anggaran kita nyaris bersifat gali lubang tutup lubang. Angka pinjaman baru nyaris sebesar kewajiban membayar utang. Artinya, uang yang dipinjam itu “langsung” dipakai untuk membayar utang. Kenapa bisa begitu? Tidak bisakah disusun anggaran dengan struktur yang lebih baik?

Target penerimaan pajak juga tidak terpenuhi. Tidak hanya tidak terpenuhi, tapi pencapaiannya sangat rendah, sekitar 82%. Kenapa bisa begitu? Di mana letak salahnya?

Itu semua adalah hal-hal yang bisa dijadikan bahan kritik terhadap pemerintah.

Kritik kepada penguasa haruslah berbasis pada fakta dan data. Kritik bahkan seharusnya tidak berhenti pada retorika verbal. Kritik seharusnya bisa mengubah sebuah kebijakan yang tidak tepat. Misalnya, kalau pemerintah menaikkan harga BBM, oposisi harus bisa menunjukkan data bahwa kenaikan itu tidak perlu. Mereka harus menyodorkan kebijakan alternatif sebagai gantinya. Untuk itu tentu saja diperlukan data dan pemikiran yang benar.

Untuk bisa melakukan itu, oposisi memang perlu kerja keras, sama kerasnya dengan kerja-kerja yang dilakukan pemerintah. Mereka harus melakukan riset, mengolah data, meminta opini pakar, lalu menyusun kritik yang terstruktur. Adakah anggota parlemen yang melakukannya? Nyaris tidak ada. Kebanyakan hanya membuat pernyataan-pernyataan tanpa dasar. Seakan omong kosong itu adalah sebuah kritik.

Bangsa ini membutuhkan oposisi yang kuat, dalam arti kuat dengan data dan analisis, bukan sekadar kuat dalam wujud jumlah kursi parlemen yang diduduki. Pemerintah harus benar-benar dijaga agar menjalankan amanah dengan benar. Tanpa oposisi yang kuat, pemerintah akan bekerja seenaknya. Pada saat yang sama, oposisi hanya akan jadi pajangan.

Sayangnya, oposisi kita masih sekelas dengan Syahroni.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *