Niat Daftar Cabup, Kadis PKP LH Kudus Siap Mundur dari PNS

Kudus Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKP LH) Kabupaten Kudus, Sumiyatun berniat maju dalam pilbup 2018 nanti. Untuk itu, dia mengaku siap mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Sumiyatun telah mengambil formulir pendaftaran bakal calon bupati di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kudus pada Rabu (26/7). Berarti, ia harus berhadapan dengan kader internal Masan (Wakil Ketua DPC sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Kudus), serta Umar Ali (pengusaha).

“Saya sudah siap jika harus mundur dari PNS,” ujar Sumiyatun, Kamis (29/7/2017).

Jalan yang akan ditempuh Sumiyatun cukup menantang, mengingat PDI Perjuangan akan lebih memprioritaskan kader internal untuk diusung di Pilbup Kudus. Sebab, hal itu sesuai peraturan penjaringan bakal calon partai, serta instruksi Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri.

Diwawancara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus, Joko Triyono menuturkan bahwa sesuai UndangUndang ASN dan PP 12/17 yakni bagi PNS yang menjadi anggota, dan atau pengurus parpol harus mundur dari PNS.

Meski demikian, Joko belum menegaskan status PNS Sumiyatun ketika masih menjadi pendaftar bakal calon bupati.

“Kalau aturannya ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan parpol,” kata Joko kepada detikcom.