Meski Dilarang dan Ada Perang, Pengiriman TKI ke Suriah Berlanjut

Meskipun pengiriman tenaga kerja sektor informal dari Indonesia ke Timur Tengah, termasuk Suriah, secara resmi dihentikan tahun 2015 lalu, faktanya masih banyak tenaga kerja baru yang masuk ke sana.

Di Suriah — yang dilanda perang selama beberapa tahun terakhir — diperkirakan terdapat sekitar 2.000 tenaga kerja Indonesia (TKI), sebagian besar pembantu rumah tangga, dan ilegal pula.

“Data yang dilaporkan ke pusat sekitar 2.000 orang, tapi lagi-lagi banyak sekali pekerja migran yang unprocedural (ilegal). Seharusnya sudah harus berhenti pengiriman tenaga migran ke Timur Tengah,” kata Pejabat Fungsi Pensosbud KBRI Damaskus, Miranda Ekawaty Mukhlis.

“Nah ini saya heran, masih terus berdatangan. Akhirnya membuat sulit kami semua di sini karena tidak terdata.”

Keheranan Miranda Ekawaty Mukhlis beralasan sebab setelah pecah perang di Suriah tahun 2011, pemerintah Indonesia menyatakan pintu penempatan tenaga kerja domestik ke negara itu ditutup.

Kebijakan itu lantas diperkuat dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan TKI di 19 negara Timur Tengah, termasuk Suriah.

Faktanya, sebagaimana dikatakan oleh Miranda Ekawaty Mukhlis yang merangkap sebagai Pejabat Fungsi Protokol dan Konsuler II KBRI Damaskus, setiap bulan pihaknya menampung puluhan tenaga kerja ilegal baru yang memerlukan pertolongan.

“Ini saja yang berhasil melarikan diri dari majikan karena satu atau lain hal, terlepas mereka sudah ilegal, setiap bulan yang ada di penampungan KBRI ada sekitar 60 orang. Setiap bulan! Padahal setengahnya kami pulangkan lewat program repatriasi.”

Ditambahkan oleh Miranda Ekawaty Mukhlis bahwa rata-rata mereka tidak mempunyai bekal pendidikan dan tidak mengetahui pula akan berakhir di Suriah.

Sejak pecah perang di Suriah pada 2011, sejatinya pemerintah Indonesia sudah mulai memulangkan TKI dari Suriah. Jika dihitung selama tempo Februari 2012 hingga Februari 2018, terdapat 13.601 TKI yang sudah dipulangkan dari negara pimpinan Presiden Bashar al Assad itu.

Berbagai modus

Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Hermono tidak menampik sinyalemen pengiriman tenaga kerja sektor informal ke Suriah terus berlangsung walaupun pintu resmi sudah ditutup.

“Memang disinyalir masih ada penempatan ilegal, bukan oleh pemerintah, tetapi oleh sindikat perdagangan orang. Pada umumnya mereka tidak dikirim langsung ke Suriah, tetapi melalui negara ketiga. Ada yang lewat Mesir, ada yang lewat Abu Dhabi dengan berbagai macam modus,” jelas Hermono dalam wawancara dengan BBC Indonesia pada Rabu (28/02).

Berbagai macam modus itu meliputi kunjungan sosial ke negara-negara tujuan, perjalanan umroh ke Arab Saudi atau perjalanan wisata ke Turki.

Yang menambah kerumitan persoalan dan menyulitkan penghentian praktik tersebut, kata Hermono, penempatan tenaga kerja domestik di Suriah dioperasikan tidak hanya dari Indonesia.

“Ada sindikat-sindikat perdagangan orang yang mengirimkan tenaga kerja kita ke Suriah melalui negara ketiga, sementara tenaga kerja kita sendiri tidak tahu akan dikirim ke mana.

“Biasanya mereka dijanjikan akan dikirim ke Abu Dhabi, Qatar dan lain-lain, tapi berakhir di Suriah.”

Tahun lalu pihak berwenang di Indonesia berhasil membongkar satu sindikat perdagangan orang jaringan Suriah.

Penolakan pemberangkatan

Dua anggota sindikat berhasil ditangkap di Jakarta dan tersingkap bukti bahwa mereka menggunakan modus operandi dengan memalsukan identitas para korban yang masih berada di bawah umur.

Terungkap pula para tenaga kerja sektor informal tersebut dijanjikan akan menerima gaji besar, tetapi setelah bekerja mereka tidak menerima gaji yang dijanjikan bahkan sempat tidak digaji sebelum dijual ke majikan lainnya.

Pembongkaran sindikat itu tampaknya tidak mampu memutus mata rantai jaringan perdagangan manusia dengan kedok pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Upaya mencegahnya telah pula ditempuh oleh pihak-pihak terkait.

BNP2TKI, Ditjen Imigrasi, Bareskrim Polri, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri sudah meneken nota kesepakatan untuk memperkuat aspek pencegahan pengiriman tenaga kerja domestik secara ilegal.

Langkahnya antara lain, Ditjen Imigrasi memperketat pemberian paspor sejak awal 2017. Hasilnya, terdapat hampir 6.000 pemohon paspor yang ditolak.

Di bandara internasional di Indonesia, aparat juga memperketat pemberangkatan warga dan hasilnya lebih dari 1.000 ditolak keberangkatannya selama 2017 karena dicurigai akan dijadikan tenaga kerja ilegal.

Namun langkah-langkah tersebut tak cukup menghentikan pengiriman tenaga kerja sektor informal ke negara-negara yang sudah dinyatakan dilarang.

“Kita juga tahu ada modus baru bahwa penempatan ke Timur Tengah itu tidak langsung ke Timur Tengah tetapi melalui Malaysia. Ini yang agak menyulitkan kita.

“Karena mereka diberangkatkan ke Timur Tengah tidak dari Jakarta tetapi melalui Malaysia,” papar Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Hermono.

Suriah, meskipun mengalami peperangan selama sekitar tujuh tahun terakhir, masih memerlukan jasa tenaga kerja domestik.

“Penggunanya memang ada di Suriah sendiri karena memang difasilitasi oleh agen-agen gelap di Indonesia. Jadi memang market (pasarnya) ada,” ungkap Pejabat Fungsi Pensosbud KBRI Damaskus, Miranda Ekawaty Mukhlis.

Sebelum perang, para tenaga kerja Indonesia, pada umumnya tenaga kerja wanita (TKW), agak mudah dijumpai di tempat-tempat keramaian bersama majikan mereka.

Kini kondisi berbeda sekali.

“TKW dalam masyarakat Arab jelas dalam lingkungan privat sekali di dalam rumah dan masyarakat tertutup, tidak seperti kita. Jadi akses ke dalam itu susah komunikasinya,” jelas M. Ahsin Mahrus, seorang mahasiswa Indonesia yang telah belajar di Damaskus selama sekitar 10 tahun terakhir.

“Sekarang jumlahnya jauh berkurang dibanding tahun-tahun sebelum konflik. Jauh. Paling sekarang kalau kita ke pusat perbelanjaan, kita lihat satu atau dua orang. Tidak seperti dulu yang cukup banyak,” tambahnya.

Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Hermono mengatakan berapa pun jumlahnya, pemerintah Indonesia bertekad memulangkan seluruh tenaga kerja ilegalnya dari Suriah.

Diakuinya tekad itu tidak mudah diwujudkan dalam tempo segera karena pihak KBRI tidak mengetahui keberadaan mereka secara pasti dan mereka pun tidak bisa menghubungi KBRI atas alasan keamanan atau karena larangan dari majikan.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *