Menlu AS: Terjadi Pembersihan Etnis terhadap Rohingya di Myanmar

Pemerintah Amerika Serikat menyebut militer Myanmar melakukan kejahatan mengerikan terhadap warga muslim Rohingya di Rakhine, yang sama dengan pembersihan etnis.

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Rex Tillerson yang berkunjung ke Myanmar pekan lalu. Ini merupakan pernyataan paling keras AS mengenai operasi militer Myanmar terhadap warga Rohingya di Rakhine. Operasi militer tersebut telah memicu krisis pengungsi dan menuai kemarahan global.

“Setelah analisis yang cermat dan mendalam atas faktafakta yang ada, jelas bahwa situasi di negara bagian Rakhine merupakan pembersihan etnis terhadap Rohingya,” kata Tillerson dalam sebuah statemen seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (23/11/2017).

“Tak ada provokasi apapun yang bisa membenarkan kejahatan mengerikan yang telah terjadi,” imbuhnya.

Lebih dari 600 ribu warga Rohingya telah kabur ke Bangladesh sejak operasi militer Myanmar dimulai di Rakhine pada akhir Agustus lalu. Militer Myanmar bersikeras bahwa pihaknya hanya menargetkan para militan Rohingya dalam operasinya. Namun para pengungsi Rohingya di kampkamp Bangladesh memberikan kesaksian yang bertolak belakang. Mereka membeberkan pemerkosaan massal, pembakaran rumahrumah warga dan pembunuhan oleh pasukan Myanmar dan gerombolan warga Buddha.

Klik Video 20Detik: Melihat Pengungsian Rohingya dari Udara

“Kekerasan oleh sebagian orang di militer Burma (nama lain Myanmar), pasukan keamanan, dan kelompok masyarakat lokal telah menimbulkan penderitaan yang luar biasa dan memaksa ratusan ribu pria, wanita dan anakanak meninggalkan rumah mereka,” tutur Tillerson.

Menlu AS itu pun menyerukan pemerintah Myanmar untuk menerima tim penyelidikan independen atas tuduhan kejahatan tersebut dan mengadili para pelakunya.

Senator AS dari Partai Republik, John McCain, yang mengepalai Komisi Dinas Bersenjata Senat menyambut statemen keras Tillerson tersebut sebagai langkah pertama yang harus diikuti dengan “sanksisanksi terhadap pejabatpejabat militer yang bertanggung jawab atas kekejaman ini.”

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan, Washington tengah mempertimbangkan sejumlah saksi terkait kekerasan terhadap Rohingya. “Kami sedang menimbang sanksisanksi tambahan yang menargetkan orangorang yang bertanggung jawab atas aksiaksi kekerasan spesifik,” kata pejabat tersebut.