Makin Panas! PDIP Minta PAN Diam

Jakarta Hubungan PDIP dengan PAN kian panas menyusul sikap PAN yang kerap berseberangan dengan pemerintah, padahal masuk koalisi. Politikus PDIP Arteria Dahlan bahkan meminta PAN diam saja.

“Saya menghormati sikap keluarga kami di Partai Amanat Nasional. Sahsah saja, tentunya dengan dasar dan latar belakang serta juga pencermatan yang mendalam,” ungkap Arteria dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/7/2017).

PAN memang kerap berseberangan dengan pemerintah. Terakhir, PAN tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang mengeluarkan Perppu 2/2017 tentang Ormas. PAN mengkritik cukup keras kebijakan itu sehingga membuat PDIP meminta PAN keluar dari koalisi apabila tidak sejalan dengan pemerintah.

“Saatnya tidak tepat, saat ini kan pemerintah punya kebijakan yang cenderung tidak populer, yang harus diambil guna kepentingan yang lebih besar. Harusnya semuanya mendukung, paling tidak mendapat dukungan dari semua anggota koalisi partai pendukung pemerintah,” ujar Arteria.

Menurut anggota Komisi II DPR ini, perbedaan pendapat dan pandangan sahsah saja. Namun setiap partai pendukung, disebut Arteria, seharusnya tetap mengedepankan etika dan moral dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang diambil.

“Semua perbedaan itu harus melebur menjadi kesepahaman untuk mendukung kebijakan yang diambil. Jadi nggak etis dan kurang elok kalau mempertontonkan perbedaan. Koalisi ini harus seiring sejalan dalam keadaan dan kondisi apa pun sebagai bagian dari komitmen moral. Politik itu akan etika dan moral muatannya,” tutur dia.

Arteria mengingatkan bahwa seluruh kader partai koalisi pemerintah sebagai pihak yang berkuasa sering beririsan dengan banyak kepentingan. Bahkan kerap kebijakan yang dibuat tidak populer, padahal disebutnya untuk kebaikan dan kepentingan yang lebih besar.

“Seyogianya parpolparpol koalisi pendukung pemerintah itu dapat lebih arif dan bijaksana dalam bersikap. Apalagi ini kan Perppunya sudah keluar, tidak ada ruang dan pilihan untuk meyakinkan publik bahwa ini adalah affirmative action untuk suatu kepentingan yang lebih besar,” kata Arteria.

“Harusnya kan kita bangun optimisme ke publik, minimal dengan meyakinkan bahwa tujuan penerbitan Perppunya baik. Kalau ada kekhawatiran penyimpangan, itu akan menjadi tugas kita semua untuk mengawasinya. Bukan sebaliknya menyatakan sikap yang bertentangan dengan membangun argumentasi yang mencemaskan dan tidak konstruktif,” tutur dia.

Sikap kritis, dinilai Arteria, merupakan hal yang wajar kepada pemerintah, meski berasal dari partai pendukung. Namun itu seharusnya dilakukan sebelum kebijakan tersebut diputuskan atau baru sekadar wacana.

“Kita tidak dalam pilihan memilih kebijakan pemerintah yang populer saja, lalu kebijakan yang dianggap tidak populer dengan mudahnya kita pertontonkan ke publik sebagai suatu ketidaksepahaman,” ucapnya.

Bila PAN tidak setuju atau sepaham dengan pemerintah, menurut Arteria, lebih baik tak usah banyak memberikan komentar. Sikap PAN yang seperti itu dianggapnya tidak etis.

“Paling tidak, kalau tidak sepakat, tidak mau bantu, baiknya kan mengambil sikap diam. Kalau seperti ini namanya bukan anggota dan mitra koalisi yang baik, ini namanya menunggangi pemerintahan sudah berkuasa. Kurang elok dan sangat tidak etis,” ujar Arteria.

PAN sendiri menuding PDIP juga kerap bandel. PDIP pun disebut sering bandel karena tidak sepaham dengan kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.