LKPP: Pengadaan Pemerintah Via Online hingga Juli 2017 Rp 295 T

Yogyakarta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyebutkan transaksi pengadaan Pemerintah pada tahun anggaran 2017 hingga bulan Juli ini mencapai angka Rp 295 triliun. Angka ini terdiri dari etendering yang lebih dari Rp 270 triliun dan epurchasing senilai lebih dari Rp 25 triliun.

“Untuk tahun anggaran 2017 sampai Juli ini, transaksi pengadaan sudah mencapai lebih dari Rp 295 triliun. Itu terdiri dari etendeirng lebih dari Rp 270 triliun, dan epurchasing lebih dari Rp 25 triliun,” ujar Kepala LKPP Agus Prabowo.

Hal ini disampaikannya dalam pembukaan Simposium Modernisasi Sistem Pengadaan Indonesia di Hotel Tentrem, Jalan AM Sangaji, Yogyakarta, Selasa (25/7/2017).

“Sekedar gambaran, tahun lalu untuk epurchasing saja Rp 50 triliun. Mudahmudahan tahun ini melampaui angka itu,” imbuhnya.

Agus melanjutkan, proses pengadaan Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Melainkan menjadi satu rangkaian dalam lima siklus manajemen yang berkaitan yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan perbendaharaan, dan laporan/audit.

“Saat ini terdapat berbagai sistem untuk mendukung kelima siklus tersebut yang masingmasing dikembangkan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, juga institusi pemerintah lainnya guna meningkatkan pelayanan publik,” ujar Agus.

Pihaknya berharap, setiap sistem informasi tersebut dapat terkoneksi melalui sistem elektronik yang terintegrasi satu sama lain melalui Procurement Management Information System (PMIS).

“Integrasi akan memudahkan dalam proses pemantauan dan evaluasi pengadaan, di mana data anggaran dan data pengadaan dapat dipantau secara aktual dan akurat. Hal ini pun mempermudah pengguna sehingga tidak perlu melakukan pekerjaan input data yang sama berkalikali,” urainya.

Dalam kesempatan ini pula, ditandatangani nota kesepahaman tentang kerjasama Integrasi Sistem Informasi Manajemen Daerah dengan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dan Sistem Monitoring Evaluasi Pengadaan antara LKPP dan BPKP.

“PMIS merupakan milestone dalam implementasi egoverment,” tutur Agus.

“Dengan adanya integrasi ekosistem pengadaan yang ideal, maka transparansi dan akuntabilitas dari sistem pengadaan dapat lebih ditingkatkan,” harapnya.