KPK akan Usulkan Kenaikan Dana Parpol Rp 10000 Per Suara

KPK akan mengusulkan dana parpol yang diberikan pemerintah kepada partai politik sebesar Rp 10.000 per suara per tahun. Usulan tersebut akan disampaikan kepada pemerintah secara bertahap.

Saat ini Kementerian Keuangan telah menyetujui kenaikan dana bantuan partai politik sebesar Rp 1.071 per suara sah. Jumlah tersebut naik dari sebelumnya Rp 108. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan usulan tersebut akan disampaikan secara bertahap kepada pemerintah, dengan syarat akan melihat perubahan yang dilakukan parpol yang diberi bantuan dana.

“Itu diusulkan secara bertahap oleh KPK. Kita juga nggak berani mengusulkan ke pemerintah langsung Rp 10.000 per suara. Kita usulin Rp 1.000 dulu per suara, Rp 2.000 per suara dulu, apakah ada perubahan nggak parpol ini,” ujar Laode saat melakukan safari politik di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (20/9/2017).

Ia mengatakan parpol yang diberi bantuan dana harus memperbaiki sistem integritas partainya. Beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah menerapkan sistem audit akuntabilitas pendanaan parpol dan transparansi keuangan, rekrutmen melalui parpol, kaderisasi yang terstruktur dan berjenjang di parpol, serta pengaturan dan penegakan kode etik.

“Memenuhi empat syarat tadi atau nggak. Biar keliatan juga. Masak satu partai bagus sekali mengikuti empat ini, sementara parpol lain hanya ikuti satu dari empat syarat tadi. Masak dikasihkan hak yang sama oleh pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden PKS Sohibul Iman menyambut baik usulan tersebut. Menurutnya, jika diberi bantuan pemerintah sebesar Rp 10.000 per suara per tahun, hal itu harus dibarengi sistem audit yang akuntabel.

“Saya sudah sampaikan ke teman yang diundang ke sini sebelumnya, ICW kita undang, CSIS, Mendagri, KPK pun saya sampaikan, kami sangat senang peningkatan anggaran pemerintah. Tapi kami sarankan bersamaan dengan ikhtiar menaikkan itu, kami minta agar pemerintah menyiapkan perangkat untuk audit kepada parpol. Jangan sampai dana sudah diberikan, sistem auditnya belum. Ini akan terjadi penyalahgunaan,” ujarnya.

PKS mengaku siap diaudit dengan adanya bantuan dana parpol dari pemerintah. Dengan adanya bantuan tersebut, menurut Sohibul, hal itu akan membantu biaya operasional dan pendidikan parpol kepada masyarakat yang selama ini dibantu sumbangan kader PKS.

“Kami sangat siap. Maka kami meminta bikin dulu perangkat auditnya, baru ditingkatkan sehingga uang negara betulbetul bisa dipertanggungjawabkan parpol. Satu lagi, dalam komponen parpol yang didapat dari APBN ini, yang cukup penting selain masalah operasional adalah biaya pendidikan politik masyarakat,” ujar Sohibul.