Kepala Daerah Banyak Di-OTT KPK, Mendagri Kecewa Kinerja Inspektorat

Mendagri Tjahjo Kumolo menginginkan peningkatan peran inspektorat dalam pengawasan di lingkungan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota. Jika pengawasan dari inspektorat berjalan, maka tidak diperlukan lagi KPK turun tangan untuk menangani perkara korupsi yang nilainya Rp 5 juta.

“Selama ini aspek penindakan dari inspektorat tidak pernah jalan. Maka, mohon maaf, urusan Rp 5 juta masak KPK turun tangan?” kata Mendagri Tjahjo Kumolo kepada wartawan usai menghadiri penyerahan SK Plt Wali Kota Batu ke Wakil Wali Kota Punjul Santoso di gedung negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Senin (18/9/2017) malam.

Ia menerangkan, telah melakukan telaah tentang peran inspektorat mulai dari tingkat provinsi sampai kabupaten dan kota. Dari telaah yang dilakukan bersama BPKP dan KPK, ditemukan bahwa selama ini inspektorat hanya memberikan laporan yang bagus kepada gubernur atau bupati maupun wali kota.

“Monitoring laporan ke gubernur, wali kota bagus. Tapi penindakannya nggak jalan,” ujarnya.

Mendagri dari PDI Perjuangan ini mengusulkan, agar ke depan inspektorat sebagai pengawas aparatur sipil negara, pelaporannya naik satu tingkat.

“Kami usul bahwa laporan inspektorat kabupaten dan kota ke gubernur. Inspektorat provinsi laporannya ke Irjen (Kemendagri),” tuturnya.

Tjahjo menambahkan, saat ini masih dilakukan pemetaan tentang peran dan kinerja dari inspektorat.

“Baru kita petakan, kita maping dan sedang kita bahas bersama dengan KPK, BPKP,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri meminta Gubernur Soekarwo untuk menanggapi rencana peningkatan status dan kewenangan dari inspektorat.

“Monggo pak gubernur, bagaimana inspektorat di Jawa Timur,” kata Tjahjo sambil menoleh ke Soekarwo yang berdiri di sampingnya.

“Saya kira, ini penataan rekonstruksi di inspektorat. Saya kira benar apa yang disampaikan pak menteri, harus naik satu tingkat, agar kemudian tidak terkooptasi oleh pimpinan langsung,” jawab Soekarwo.

Gubernur Jatim yang biasa disapa Pakde Karwo mengatakan, bagaimana penindakan berikutnya yang dilakukan inspektorat. Katanya, jika ada kasus di tingkat kabupaten dan kota, maka gubernur relatif tidak setiap hari bertemu secara personal.

“Sama dengan pak menteri, tiap hari tidak bisa ketemu dengan lingkungan teknis, bisa mengambil langkah hukum yang bisa dilakukan. Saya kira ini solusi yang tepat,” jelasnya.

Mendagri pun menambahi pernyataan dari Gubernur Soekarwo. Pejabat inspektorat juga akan naik kepangkatannnya.

“Termasuk kepangkatan. Kalau inspektorat eselonnya di bawah Sekda, gimana. Kebanyakan di bawah sekda, inspektorat kan tidak bisa berjalan,” ujar Tjahjo Kumolo.

Katanya, untuk merubah peningkatan kewenangan dan kepangkatan inspektorat juga sesuai arahan Presiden Jokowi.

“Jadi sekarang (inspektorat) mau diperdayakan. Itu arahan bapak Presiden,” Pungkasnya.