Jawa Tengah Tetapkan Status Darurat Kekeringan

Pemerintah Provinsi Jateng telah menetapkan status darurat kekeringan. Sekitar 1.100 desa yang tersebear di 317 kecamatan seJawa Tengah rawan kekeringan di musim kemarau saat ini. Sejumlah wilayah kini telah melakukan droping air bersih kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, Sarwa Pramana, di Boyolali Rabu (2/8/2017).

BPBD Jateng telah menggelar rapat koordinasi (rakor) menyikapi musim kemarau bersama BPBD dan PDAM seJateng serta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hadir pula Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

Menurut Sarwa, rakor membicarakan terkait persiapan menghadapi musim kemarau. Pemkab dan Pemkot diminta segera menetapkan status siaga darurat kekeringan.

“Sudah ada lima daerah lebih di Jateng yang sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Untuk Boyolali sudah. Provinsi sudah (menetapkan status siaga darurat kekeringan) sampai bulan Oktober (2017),” kata Sarwa Pramana.

Menurut dia, semua Pemerintah Daerah di Jateng itu nantinya akan mengeluarkan status siaga darurat kekeringan. Status siaga kekeringan tersebut sebagai dasar pintu masuk kalau ada dana siap pakai dari BNPB. Jatah untuk Provinsi Jateng sekitar Rp 8 miliar sampai Rp 9 miliar.

Dari pemetaan, jelas dia, di wilayah Jawa Tengah ada hampir 317 kecamatan yang rawan kekeringan. Jika diperluas tingkat desa/kelurahan, ada 1.100an desa/kelurahan dari 33 kabupaten/kota seJateng. Sejauh ini droping air bersih sudah dilakukan di beberapa daerah.

“Droping air bersih sudah dilakukan antara lain di Pemalang, Banyumas, Klaten dan Wonogiri, tetapi belum signifikan,” katanya.

Untuk droping air bersih, lanjut Sarwa, kesiapan kabupaten/kota ratarata 200 sampai 300 tangki air bersih. Sedangkan Pemprov Jateng menyiapkan dana sekitar Rp 600 juta. Sehingga kabupaten/kota yang dana penanganan kekeringan sudah habis, bisa mengajukan ke provinsi. “Pemprov kita siapkan dana Rp 600 juta, nanti kita dorong kalau (dana) kabupaten/kota sudah habis,” imbuh dia.

Kalau cadangan dana jika anggaran di Pemprov habis, menurut Sarwa, akan diambilkan dana siap pakai dari BNPB.