Jadi Kota Layak Anak, Pemkot Semarang Bertekad Beri Layanan Terbaik

Pemkot Semarang meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA). Atas penghargaan tersebut, pemkot tetap berkomitmen mewujudkan lingkungan yang ramah bagi tumbuh kembang anak dan mengedepankan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Dalam keterangan tertulis dari Pemkot Semarang, Senin (24/72017), penghargaan tersebut diberikan pada saat peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang dipusatkan di Pekanbaru Provinsi Riau, Sabtu (22/7). Penghargaan kategori Pratama itu diberikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yambise dan diterima Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemkot Semarang, Bambang Suranggono.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi tidak menampik penghargaan KLA yang diperoleh Pemkot Semarang wujud komitmen dari seluruh stakeholder baik pemkot, swasta dan masyarakat. Mereka telah mendarmabaktikan diri dalam mewujudkan kota yang ramah dan layak bagi tumbuh kembang anakanak.

“Terima kasih semua pihak yang telah mendukung semua program pemkot. Penghargaan ini untuk warga Semarang. Ke depan kami akan terus berupaya agar bisa memberikan pelayanan kepada anak yang lebih baik,” kata Hendrar.

Ke depannya pihaknya, akan berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap anakanak dan melakukan evaluasi terhadap programprogram yang telah dilakukan.

Penghargaan serupa pernah diterima Semarang yaitu pada 2012, 2013, dan 2015. Sedangkan pada 2014 tidak menerima penghargaan, dan 2016 Semarang belum meraih penghargaan.

Menurut Menteri Yohana, penilaian penghargaan melibatkan tidak hanya dari pemerintah pusat namun juga tim independen yang berkompeten di bidangnya. Penilaian melalui research dan analisis secara seksama selama kurang lebih 1 tahun.

Indikator penilaian terdiri 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak. 5 Klaster hak anak itu yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, serta pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

Yohana berpesan kepada pemimpin daerah dalam hal ini gubernur, bupati dan wali kota penerima penghargaan agar jangan menjadikan penghargaan KLA ini sebagai tujuan akhir. Namun dengan adanya penghargaan ini (dapat dijadikan) sebagai motivasi untuk lebih memperhatikan secara serius dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di wilayahnya masingmasing.

“Karena melindungi satu anak berarti melindungi satu bangsa. Dengan meraih penghargaan ini berarti tanggung jawab lebih besar utk meningkatkan apa yang dicapai pada hari ini,” urainya.

Sedangkan untuk provinsi, kabupaten atau kota yang belum memperoleh penghargaan, pihaknya meminta untuk segera berbenah, realisasikan dan implementasikan semua hak anak melalui kebijakan, program dan kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan anak. Tujuannya agar anak secara langsung merasakan manfaatnya, dan tidak kalah pentingnya adalah menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi anak.

Kota Semarang sendiri dalam mewujudkan KLA yang diamanatkan pemerintah pusat, telah melakukan berbagai upaya di beberapa bidang. Dalam bidang kesehatan telah menyediakan 37 puskesmas ramah anak, melalui Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM). Ada juga screening Stimulan Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang, tersedianya arena bermain anak di KIA maupun Rumah Sakit Ramah Anak.

Di bidang pendidikan mewajibkan gerakan wajib belajar selama 15 tahun, sekolah ramah anak yang menyediakan Zona Selamat Sekolah (ZSS) dengan adanya tempat penyeberangan dan sekolah gratis hingga tingkat SLTP, dan menjadikan fungsi pendidikan sebagai prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang melalui Rumah Pintar, yang mana sudah terdapat 154 Rumah Pintar di tingkat Kelurahan Semarang.

Di dalam bidang kependudukan, pemerintah telah memberikan akta kelahiran gratis, bagi anak usia 060 hari. Di bidang perlindungan Pemerintah Kota Semarang telah memiliki sebuah Lembaga Pelayanan Penanganan Terpadu Seruni yang kegiatannya memberikan pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak dan mendampingi korbankorban kekerasan, serta mendorong munculnya peran serta monitoring kasus korban kekerasan berbasis gender dan trafiking, dan untuk mendekatkan warganya telah dibentuk Lembaga Pelayanan Penanganan Terpadu (LPPT) di 6 kecamatan yakni Banyumanik, Pedurungan, Semarang Utara, Semarang Barat, Semarang Timur, dan Gunungpati.