Ironi Kota Batu: Daerahnya Maju, tapi Tercoreng Korupsi

Kota Batu tumbuh pesat jadi primadona wisata Jawa Timur. Namun sayang, skandal korupsi mencoreng Kota Batu.

Kota di kaki Gunung Panderman dan Arjuno ini banyak didatangi wisatawan berbagai penjuru Tanah Air. Keberhasilan Kota Batu salah satunya disebut karena jasa Wali Kota Eddy Rumpoko, yang menjabat Wali Kota sejak 2007.

Eddy memiliki latar belakang pengusaha. Ketika Batu berpisah dari Kabupaten Malang pada 2001, ada banyak dorongan kemajuan. Kota Wisata Batu menjadi daerah kunjungan wisata terbaik di Jawa Timur dengan banyak destinasi milik Jatim Park Group, sebuah perusahaan swasta.

Tapi siapa sangka, saat masa jabatannya kurang 3 bulan, pria kelahiran Manado, 57 tahun silam, itu ditangkap KPK atas sangkaan suap senilai Rp 500 juta terkait proyek pengadaan mebeler, Sabtu (16/9).

Di balik kiprah putra mantan Wali Kota Malang Brigjen TNI Sugiyono ini, terungkap kasus korupsi. Lembaga antirasuah mencokok Eddy Rumpoko bersama seorang pengusaha hotel bernama Filipus Djap. Namun itu bukan kasus korupsi pertama.

Akhir Agustus 2017, Tim Saber Pungli Pusat menangkap tangan tiga oknum pegawai Dinas Perumahan, Pertanahan, Permukiman, dan Cipta Karya karena meminta uang kepada pelaksana proyek GOR Gajahmada.

Bersamaan, daftar aliran dana pungli beredar. Ada 17 penerima uang hasil pungli, salah satunya Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta sekretaris pribadi Eddy Rumpoko.

Satu bulan sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Sinal Abidin ditahan Kejaksaan Kota Batu atas kasus pemalsuan anggaran reklame saat menjabat Kepala Bagian Humas Pemkot Batu. Nama Eddy Rumpoko sempat disebut dalam persidangan Tipikor yang digelar.

“Tidak bisa menutupi, Pak Wali (Eddy Rumpoko) telah memiliki jasa besar terhadap kemajuan Kota Wisata Batu. Apa yang terjadi (OTT) adalah musibah dan kami sedang berduka,” kata Plt Wali Kota Batu Punjul Santoso, Selasa (19/9/2017).

Ini adalah video penjelasan KPK terkait penangkapan Wali Kota Batu

Video Panser disiagakan saat KPK geledah Balai Kota Batu

Punjul sebelumnya menjabat Wakil Wali Kota Batu. Per hari ini, ia mendapatkan amanah menggantikan Eddy Rumpoko oleh Kemendagri sebagai Plt Wali Kota.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu menyebutkan Batu memiliki luas 199,09 km persegi, yang terbagi menjadi tiga kecamatan, yakni Bumiaji, Batu, dan Junrejo, serta memiliki penduduk 202.319 jiwa pada 2016.

Yang paling padat adalah Kecamatan Batu, sebesar 2.071 jiwa/km persegi dan terendah di Kecamatan Bumiaji sebesar 898 jiwa/km persegi. Hasil pertanian Kota Batu untuk padi di atas lahan sebesar 675 hektare mampu memproduksi 4,481 ton, populasi sapi perah mencapai 11.611 ekor, apel dengan jumlah produksi 542.106 ton.

Usaha perdagangan di Kota Batu pun tumbuh subur. Berdasarkan data BPS 2016, tercatat ada 61 usaha mikro, 253 usaha kecil, 75 usaha menengah, dan 17 usaha besar. Sementara jumlah tamu hotel bintang sebanyak 573.562 orang, hotel melati mencapai 754.125 tamu, dengan ratarata durasi menginap lebih dari satu hari.

Sementara itu, jumlah pengunjung wisata hingga Desember 2016 sebanyak 506.583 pengunjung, di 25 destinasi yang ada. Seperti Selecta, Jatim Park, hingga paralayang. Pada 2016 pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batu mencapai Rp 109,5 miliar, pajak daerah penyumbang tertinggi hingga Rp 88,7 miliar.

Di balik itu semua, Malang Corruption Watch (MCW) menemukan adanya penyelewengan yang mengindikasi pada korupsi. Ada dugaan penunggakan pajak dari beberapa properti milik Jatim Park Group dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 24 miliar.

Tak berhenti di situ, MCW juga mengungkap surat perintah keringanan pajak bagi Jatim Park 1 senilai Rp 2,2 miliar yang dikeluarkan oleh Eddy Rumpoko selaku wali kota.

“Dari total APBD, pendapatan asli daerah hanya menyumbang 14 persen. Padahal ada tunggakan pajak hingga Rp 60 miliar, sampai terbit pemutihan pajak,” ujar Badan Pekerja MCW Zainuddin kepada wartawan saat jumpa pers di kantornya Jalan Kalimetro, beberapa waktu lalu.

Belum lagi, lanjut dia, sederet dugaan kasus korupsi lainnya, yakni kasus PT Batu Wisata Resource dan pembangunan perkantoran terpadu Balai Kota Among Tani mulai 2009 hingga 2016 yang berpotensi adanya kerugian negara.