HTI Tak Punya Legal Standing Gugat UU Ormas

Eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggugat Perppu No 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perppu tersebut kini telah diterima DPR untuk menjadi undangundang. HTI kini tak memiliki kedudukan untuk menggugat UU Ormas.

“Dia (HTI) kan sudah bubar, sudah nggak punya legal standing,” kata eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (26/10/2017).

Bagi Jimly, sudah biasa jika ada perppu atau undangundang ditentang. Terlebih jika berkaitan dengan politik.

“Tapi kan banyak, nggak perlu HTI (yang menggugat). Siapa saja boleh, ormas lain ajukan saja ke MK kan sudah jadi UU. Kita tunggu saja apa putusan MKnya,” ungkap Jimly.

Jimly juga memberi masukan apabila UU tersebut hendak direvisi. Di antaranya tentang prosedur pengadilan dan sanksi pidana.

“Silakan diperbaiki pasal yang dianggap bermasalah, misal prosedur pengadilan, sanksi pidana,” kata Jimly.