Hari Ini Tenggat Tim Appraisal Taksir Kompensasi Warga Penolak NYIA

Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandara Baru di Kulon Progo/New Yogyakarta International Airport (NYIA) menginstruksikan operasional NYIA paling lambat bulan April 2019.

PT Angkasa Pura I Yogyakarta selaku pemrakarsa proyek berkejaran dengan waktu untuk membangun bandara yang berlokasi di Kecamatan Temon tersebut. Termasuk bagi Pemkab Kulon Progo, yang terus berupaya melobi warga pemilik 32 rumah yang masih bertahan menolak proyek NYIA.

“Data terakhir Rabu (13/12) kemarin, ada 32 rumah yang masih bertahan, 17 rumah di Desa Palihan dan 15 rumah di Desa Glagah,” kata Asek II Bidang Perekonomian Pembangunan dan SDA Setda Kulon Progo, Triyono, kepada wartawan, Jumat (15/12/2017).

Diakuinya, saat ini merupakan tahapan akhir negosiasi dengan warga terdampak, sejak tahap sosialisasi awal secara persuasif dilakukan disusul konsultasi publik pasca terbitnya Izin Penetapan Lokasi (IPL) Menteri Perhubungan tahun 2013 yang berisi izin pembangunan bandara di Kulon Progo.

“Lalu terbit IPL Gubernur DIY tahun 2015 tentang pembebasan lahan, tahapan terus berjalan mulai dari proses menanggapi keberatan warga hingga hak-hak warga,” jelasnya.

Salah satunya, kata Triyono, pemerintah kabupaten telah mengidentifikasi 518 rumah untuk kepentingan relokasi. Dari jumlah tersebut, ada 323 rumah yang mendaftar relokasi difasilitasi pemerintah.

Sebelumnya, pihaknya juga menyebar form sikap warga terhadap rencana pembangunan NYIA. Hasilnya saat itu, ada 86 persen yang setuju, sisanya belum setuju. Dan saat ini, diklaim hanya tersisa 1 persen yang bertahan menolak NYIA setelah proses pengkajian oleh tim yang dipimpin Pemda DIY melibatkan kalangan akademisi.

“Sebenarnya hari-hari ini adalah tahap akhir finalisasi, harapan kami warga bisa menyampaikan unek-uneknya, permintaan, akan kita dengarkan dan kita diskusikan. Tapi kondisi tadi seperti apa, sehingga tak bisa dilanjutkan,” sebut Tri menyinggung batalnya proses dialog dengan warga penolak NYIA di Masjid Al Hidayah, Desa Palihan, Temon.

Ditambahkannya, pendekatan terus dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Namun kondisi di lapangan terus menemui kendala. Triyono mengaku juga telah menggandeng pemerintah kecamatan dan desa namun tetap tak mau diajak berdialog.

“Upaya kami, di Kanwil BPN (Badan Pertanahan Nasional DIY) membahas tahapan akhir, harapannya sebenarnya hari ini tanggal 15 (Desember 2017) hari terakhir tim appraisal masih punya kesempatan kewenangan melakukan penilaian terhadap warga yang menolak. Kalau masih memungkinkan kita ajak dialog baik-baik hari ini,” jelasnya.

Namun karena proses dialog yang direncanakan berlangsung pagi tadi gagal dilaksanakan, lanjutnya, pemerintah kabupaten mengembalikan tindak lanjut tahap akhir ini ke AP I Yogya dan Pemda DIY.

“Bagaimana pun juga ini warga kami, kita kedepankan upaya persuasif agar di kemudian hari tidak menimbulkan persoalan baru. Tapi batas-batas toleransi telah berulang kali diberikan,” imbuhnya.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *