Hakim dan Teori Suka-Suka

Menjadi hakim itu mudah, sebab apa pun putusan hakim pasti benar, minimal harus dianggap benar. Yang berhak menilai hanya Tuhan, bukan ketua majelis atau ketua pengadilan.

Sebagai contoh, dalam sebuah kasus pembunuhan berencana, hakim memiliki banyak opsi untuk menjatuhkan hukuman. Apakah mau menjatuhkan hukuman mati, hukuman seumur hidup, 20 tahun penjara, atau bebas. Semua ada argumen, dan tinggal copy paste.

Kalau ingin menjatuhkan hukuman mati, tinggal pakai teori positivis yaitu hukuman mati masih tertuang dalam Pasal 10 KUHP. Mau menurunkan hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, hakim tinggal copy paste soal teoriteori hak asasi manusia.

Mau menurunkannya lagi dengan menjatuhkan hukuman penjara, tinggal masukan alasan yang meringankan. Tulis saja di pertimbangan putusan yaitu terdakwa berkelakuan baik selama sidang atau masih memiliki tanggungan keluarga. Masih mau diturunkan lagi? Tinggal tambah daftar alasan yang meringankan, seperti usia terdakwa masih muda, sudah meminta maaf, sudah memberikan santunan ke keluarga korban, dan sebagainya.

Pun demikian saat mengadili terdakwa korupsi. Hakim mau menghukum berat atau ringan juga tinggal buat pertimbangan yang menjadi alasan pembenarnya.

Kalau mau menjatuhkan hukuman berat, pilih alasan terdakwa sebagai pejabat tinggi negara mencoreng nama lembaga yang terhormat. Tapi kalau mau menghukum ringan, tinggal tulis alasan meringankan yaitu terdakwa telah berjasa banyak kepada lembaga dan negara.

Bagaimana kalau mengadili keabsahan tersangka seseorang? Tinggal pilih mana yang akan dibidik, mau dikabulkan atau ditolak. Langkah selanjutnya cari alasan pembenar, apakah menyoal status penyidiknya, keabsahan mendapatkan alat bukti, waktu mendapatkan alat bukti, atau sekedar bukti tidak cukup.

Mudahnya mencari alasan pembenar bukan tanpa sebab, karena dalam hukum dikenal banyak paradigma hukum dan doktrin hukum. Mau paradigma positivis, paradigma sosio legaljustice atau paradigma postmodern. Tinggal dipilih mana yang masuk dalam perkara a quo.

Bila hakim mau melepaskan terdakwa korupsi, pakailah paradigma positivis yaitu perbuatan terdakwa adalah perbuatan perdata dan bukan perbuatan pidana. Kalau mau menghukum berat, pakai paradigma sosio legaljuctice yaitu untuk menggali rasa keadilan masyarakat.

Kalau belakangan putusan itu terbukti nyatanyata dibeli dengan sejumlah uang, putusannya juga tidak bisa dianulir. Ribuan orang turun ke jalan tidak bisa mengubah ketokan palu itu. Ada sejuta Komisi Yudisial (KY) sekali pun, tidak akan bisa mengubah putusan hakim.

Bila hakim memutuskan bahwa ikan paus adalah ayam kampung, rakyat pun harus menganggapnya benar. Karena hakim adalah hukum.

Sukasuka hakim dalam memutus bisa berakhir dengan penyelundupan hukum, dan ternyata memberikan kekhawatiran yang mendalam sebagian hakim agung. Dalam sebuat rapat pleno, terjadi perdebatan serius yaitu bagaimana menyikapi penyelundupan hukum yang dilakukan hakim lewat sebuah putusan yang final.

Sebagian hakim sepakat putusan bisa diajukan Peninjauan Kembali (PK) dan bisa dianulir oleh majelis PK, asalkan terbukti ada penyelundupan hukum. Akhirnya pandangan itu melahirkan produk Surat Edaran.

Tapi belakangan, kesepakatan itu dianulir dan lembaga memutuskan penyelundupan hukum itu tetap tidak bisa diganggu gugat. Sebagai antisipasi, penyidik bisa menyidik ulang dengan syarat cukup berat yaitu alat bukti baru bukan yang disodorkan di sidang sebelumnya.

Semangat memperkuat kekuasaan kehakiman di atas selalu menggunakan alasan pembenar, dari kode etik internasional, hingga hantu Orde Baru yang mengkooptasi yudikatif. Padahal, independensi adalah kewajiban hakim, bukan hak hakim.

Untuk memutus mewabahnya Teori Sukasuka, maka satusatunya cara yaitu penganut Teori Sukasuka harus dicuci gudang. Dipensiundinikan. Langkah selanjutnya, masa jabatan hakim juga harus dimudakan, wacana pensiun seumur hidup harus dibuang jauhjauh.

Setelah itu, negara harus melahirkan produk hakim yang memiliki ideologi kebangsaan, berintegritas dan berkiblat kepada Pancasila. Sehingga Teori Sukasuka berganti dengan Teori Hukum Pancasila.