Golkar Wajibkan Seluruh Anggota Fraksi Hadir di Putusan RUU Pemilu

Jakarta Dalam tujuh keputusan di rapat pleno DPP Golkar, salah satunya mewajibkan seluruh anggota fraksi hadir dalam keputusan RUU Pemilu pada Kamis (20/7). Hal itu dilakukan untuk memperjuangkan suara Golkar dalam RUU Pemilu.

“Berkaitan dengan proses pengambilan keputusan terhadap UndangUndang Pemilu pada 20 Juli 2017 yang akan datang, seluruh anggota Fraksi diwajibkan hadir dalam memperjuangkan penegasan Partai Golkar,” ujar Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (18/7/2017).

Sekjen Golkar Idrus Marham menjelaskan alasan kenapa anggota Fraksi wajib hadir dalam keputusan RUU Pemilu. Idrus melihat dalam pengambilan keputusan nanti akan diproyeksikan voting.

“Masih ada perbedaan (antarfraksi), bahkan dalam rapat pleno Pansus menelurkan lima opsi. Itu artinya lapangan itu masih terbagibagi. Dan karena itu, diproyeksikan voting,” jelas Idrus.

“Kenapa? Karena RUU ini harus segera diputuskan. Karena tidak lama lagi kita akan memasuki tahapantahapan pemilu. Bagaimana bisa kita tahapantahapan bisa dimulai kalau UU yang memayunginya, yang menjadi dasar perlaksanaan pemilu, belum diputuskan,” sambung Idrus.

Karena itu, Partai Golkar mendesak agar pengambilan keputusan bisa selesai pada 20 Juli. Mengingat waktu verifikasi partai semakin dekat.

“Itulah sebabnya Partai Golkar mendesak supaya segera diputuskan. Kita mengambil keputusan sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Bamus, yaitu tanggal 20 Juli,” tutur Idrus.

Seperti diketahui, RUU Pemilu masih mengalami deadlock dalam memutuskan lima isu krusial. Salah satunya soal presidential threshold. Partai Golkar diketahui sejalan dengan pemerintah di angka 2025 persen untuk presidential threshold.

Berikut ini lima paket RUU Pemilu akan dibawa ke sidang paripurna untuk voting pada Kamis (20/7) mendatang :

Paket A
1. Presidential threshold: 2025 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 310
5. Metode konversi suara: saintelague murni

Paket B
1. Presidential threshold: 0 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 310
5. Metode konversi suara: kuota hare

Paket C
1. Presidential threshold: 1015 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 310
5. Metode konversi suara: kuota hare

Paket D
1. Presidential threshold: 1015 persen
2. Parliamentary threshold: 5 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 38
5. Metode konversi suara: saintelague murni

Paket E
1. Presidential threshold: 2025 persen
2. Parliamentary threshold: 3,5 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 310
5. Metode konversi suara: kuota hare