GNPF MUI-Jokowi, Rekonsiliasi atau Siasat Politik?

Sama seperti miliaran umat muslim di dunia lainnya, Idul Fitri dimaknai positif Pemerintah dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI). Di momentum saling memaafkan ini, kedua pihak yang acap terlibat seteru panas-dingin hubungan, sepakat guyub berjumpa untuk berjabat tangan dan mengucap “Minal Aidin Wal Faidzin” di Istana Negara, Minggu 25 Juni 2017.

Meski hanya 20 menit melakukan pertemuan, banyak hal yang dibahas kedua belah pihak tepat di Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah. Kendati pertemuan digelar tertutup, namun sinyalemen drama politik keduanya kuat mengarah ke islah, berdamai, dan duduk berdialog mencari solusi, sehingga dapat saling memahami satu sama lain.

Itikad baik pertama kali dilontarkan GNPF MUI. GNPF menyampaikan permintaan untuk memiliki akses khusus bertemu orang nomor satu di Indonesia itu pada momentum sakral Lebaran. Pertemuan digagas untuk melakukan komunikasi langsung dengan Presiden.

Gayung ternyata bersambut. Dengan itikad baik pula, Jokowi tanpa “ba-bi-bu” langsung mengamini permintaan pertemuan tersebut. Presiden Joko Widodo lalu menerima para tokoh GNPF di Istana Merdeka setelah sebelumnya bersilaturahmi dengan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta. Jokowi bahkan rela menunda waktu istirahatnya demi menemui para pemimpin GNPF.

Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. Sementara rombongan GNPF dipimpin ketua dan wakil ketuanya, Bachtiar Nasir dan Zaitun Rasmin, didampingi Kapitra Ampera, Yusuf Marta, Muhammad Lutfi Hakim, Habib Muchsin, dan Denny.

“Presiden menerima silaturahmi Nasir dan kawan-kawan atas permintaan mereka. Intinya tidak ada yang diperbincangkan. (Hanya) Silaturahmi,” kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Minggu.

Pratikno mengatakan, rencana pertemuan sebelumnya sudah dikomunikasikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan kemudian diteruskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. Dari hasil silaturahmi, GNPF mengaku akan ikut mendukung program-program pemerintah. “Beliau (GNPF) bilang mendukung kebijakan pemerintah. Mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Presiden, minta akses komunikasi,” ujarnya.

Substansi Pertemuan

Selama ini hubungan GNPF-Pemerintah memang meruncing. Benih perkara keduanya muncul usai kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Basuki Tjahaja Purnama menggelinding ke permukaan. Pemerintah di bawah komando Jokowi dianggap berpihak pada Ahok, hingga perlawanan melalui demonstrasi yang diinisiasi GNPF masif dilakukan di banyak penjuru negeri, bahkan perang “nyinyir” juga melebar hingga lini massa.

Belakangan sejumlah tokoh GNPF turut tersandung sejumlah kasus pidana. Termasuk Bachtiar Nasir, sang ketua GNPF MUI dalam kasus dugaan pencucian uang. Selain itu ada Habib Rizieq Shihab yang tersandung prahara percakapan bernada pornografi dengan seorang perempuan bernama Firza Husein. Ada pula kasus dugaan makar terhadap Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam, Muhammad Al-Khathath.

Kasus ini dituding sengaja dimainkan Pemerintah untuk menggembosi gerakan Islam yang kadung keki dengan rezim Joko Widodo- Jusuf Kalla. Atas hal ini pula pemerintahan Joko Widodo dianggap anti-Islam hingga menimbulkan anggapan miring dari sebagian masyarakat.

Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir mengatakan, dalam pertemuan itu memang dibahas berbagai persoalan. Di antaranya soal ketidakjelasan proses hukum yang menimpa ulama dan aktivis Islam serta perlunya penyelesaian dengan jalan dialog langsung kepada Presiden. GNPF-MUI, jelasnya, berupaya mencari solusi strategis daripada persoalan itu.

Penyelesaian kasus yang masih berjalan di tempat disebutkan seperti kasus penangkapan Sekjen FUI. Selain itu, kasus yang menimpa pemimpin FPI Habib Rizieq Shihab. “Kami menginginkan Habib Rizieq kembali ke Indonesia dengan damai tanpa pemaksaan yang akan semakin menambah kegaduhan di tengah umat, dan ini akan menghabiskan energi yang tidak produktif,” kata Bachtiar, Senin 26 Juni 2017.

Dialog dengan Presiden Jokowi sebenarnya diinginkan GNPF sejak jauh-jauh hari sebelum adanya aksi 4 November 2016 atau 411, tapi hal itu tak terlaksana. Kemudian pada aksi 2 Desember 2016 atau 212. Meski Jokowi sebenarnya sempat bergabung dengan massa aksi, bahkan ikut salat Jumat bersama di Monas, namun saat itu tidak terjadi kembali komunikasi antara GNPF dengan Jokowi. “Hanya salam dari presiden ke peserta aksi,” kata Bachtiar Nasir.

Selama ini mereka mengaku kehabisan cara agar bisa berkomunikasi dengan Jokowi. Tetapi di saat mereka kehabisan cara itu pula, muncul sinyal positif agar mereka bisa bertemu Jokowi. Caranya adalah usai mereka berkomunikasi dengan Wiranto yang notabene telah lama memiliki hubungan historis dengan kelompok Islam.

Dapat Restu Rizieq

Usai pertemuan syawalan, Jokowi lantas menunjuk Menkopolhukam Wiranto untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan GNPF. Sebab selama ini komunikasi dirasa ada sumbatan dari beberapa pihak.

Apalagi Jokowi saat pertemuan kemarin menyatakan apabila dialog seperti itu sudah dilakukan saat aksi 4 November 2016 (411) lalu, maka tidak akan ada aksi-aksi lanjutan seperti 2 Desember 2016 atau 212. “Kenapa ini kami pertegas? Karena Presiden sempat tiga kali saya hitung berkata begini ‘seandainya terjadi dialog di antara kita di 411 mungkin tidak ada 212, tidak ada ini-ini’,” ucap dia.

Bachtiar merasa bahwa sebenarnya Jokowi ingin adanya proses dialog, namun ada sesuatu yang menghambat terjadinya komunikasi itu. “Dan Presiden merasa sudah berdialog dengan ulama. Setiap saya ke daerah saya selalu kumpulkan ulama, 60 ulama, 80 ulama, karena Presiden bilang yang berani menegur saya, menasihati saya ulama, jadi saya perlu mendengarkan ulama,” kata dia lagi.

Langkah GNPF menemui Jokowi tak serta-merta dilakukan tanpa sepengetahuan pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab. Sebab, meski Rizieq hingga kini masih berada di luar Indonesia, namun koordinasi tetap dilakukan oleh para pimpinan GNPF. Koordinasi dengan Rizieq dirasa perlu, apalagi selama ini mereka selalu berjalan bersama sejak aksi 4 November 2016 lalu (411).

“Dari 411 bersama Rizieq Shihab, juga berkoordinasi dengan Kapolri, 212 juga terus koordinasi. Jadi kami ini tidak jalan sendiri. Kami tetap koordinasi,” ujar Bachtiar Nasir.

GNPF juga enggan disebut mencari muka di depan Jokowi lantaran menginisiasi pertemuan. GNPF menegaskan mereka sadar bila fakta di lapangan menyebutkan telah terjadi kriminalisasi terhadap ulama saat ini. Atas kondisi itulah mereka kemudian datang untuk menyampaikan adanya fakta tersebut.

Kata Bachtiar, Jokowi selama ini memang tak merasa adanya kriminalisasi terhadap ulama yang dilakukan pemerintahannya. Tak pula adanya upaya-upaya melabeli kelompok Islam sebagai kelompok intoleran, serta anti-Pancasila. “Jadi ini lepas dari puja-puji, kesannya Bachtiar Nasir memuji-muji. Kita objektif. Masa ya sih Presiden salah semua, pasti ada benarnya juga dong. Kalau kita mau objektif,” kata dia.

Terang Benderang

Pertemuan RI 1 dengan GNPF rupanya benar-benar disyukuri Pemerintah. Momentum ini dianggap penting untuk merajut kembali hubungan yang sempat terkoyak antara kelompok Islam dengan Pemerintah. Akibatnya situasi politik, hukum dan sosial tentu tak menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pemerintah selama ini tampak merasa terganggu dengan aksi-aksi yang melibatkan massa dalam jumlah banyak. Apalagi GNPF-MUI mempunyai kekuatan yang patut diperhitungkan. Sementara para tokoh GNPF-MUI tidak ingin adanya kriminalisasi oleh Pemerintah.

Menurut Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, Eko Sulistyo, Istana sangat berapresiasi terhadap pertemuan yang dilakukan beberapa hari lalu dengan GNPF MUI. Pemerintah berharap semua masyarakat bisa saling memahami dan meredakan berbagai perbedaan persepsi serta ketegangan seperti yang terjadi selama ini.

“Semoga semuanya bisa jadi terang benderang, bisa saling memahami dan sebagainya. Kita lihat ekspresi Pak Joko Widodo tak bisa dibohongi, sangat senang. Dari penjelasan Mensetneg, ke depan akan dibuka komunikasi selanjutnya. Akan ada tugas dan tanggung jawab para pembantu Presiden (menindaklanjuti pertemuan),” kata Eko kepada tvOne, Selasa 27 Juni 2017.

Dalam kesempatan itu, Eko juga mengatakan, Presiden Jokowi juga meminta GNPF MUI membantu pemerintah untuk menjadi bagian pembangunan bangsa ke arah lebih baik lagi. “Presiden menjelaskan, dengan peristiwa kemarin, GNPF sebagai komponen bangsa diajak bersama-sama hadapi masalah saat ini.”

Wakil Ketua GNPF MUI, Zaitun Rasmin, mengungkapkan salah satu maksud digelarnya pertemuan antara GNPF dengan Jokowi, untuk meredakan tensi ketegangan yang terjadi di masyarakat setelah kasus penistaan agama. GNPF menyadari adanya pro-kontra di kalangan masyarakat usai kasus penistaan agama, karenanya pertemuan diperlukan agar bisa memperkecil kesalahpahaman tentang itu.

Ia tak ingin menyebut pertemuan itu sebagai upaya rekonsiliasi. Sebab hingga kini masih dalam tahap penjajalan teknis. GNPF dalam hal ini cuma berupaya membuat suasana masyarakat makin tenang, adem dan nyaman. “Sebenarnya tidak pernah dari awal ada persoalan yang di-direct langsung dengan Presiden. GNPF terbentuk sebagai wadah penegakan keadilan, ketika terjadinya penistaan Alquran. Kalaupun ada penolakan, itu persepsi publik,” lanjut Zaitun.

Namun meski beberapa perwakilan GNPF telah bertemu dengan Jokowi, bukan jaminan kalau ke depan tak akan ada lagi aksi seperti 411 dan 212. Aksi bisa saja terjadi lagi apabila nantinya dialog seperti yang dikatakan Jokowi ternyata tidak berjalan sebagaimana yang dimaksud dalam pertemuan. “Jadi tidak akan ada apa-apa kalau dialog tetap berjalan,” ujar Zaitun Rasmin.

Ia menjelaskan bahwa dialog merupakan langkah yang baik untuk menyelesaikan masalah. Maka, ia berharap hasil pertemuan dengan Jokowi kemarin bisa terealisasi ke depannya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *