Gedung Putih Kecam Kekerasan terhadap Rohingya di Myanmar

Gedung Putih mengecam kekerasan yang terjadi di Myanmar, yang telah membuat sekitar 300 ribu warga muslim Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Disebutkan Gedung Putih, pihaknya prihatin akan kekerasan terhadap warga Rohingya, juga terhadap militer Myanmar.

Gedung Putih menyatakan, banyaknya warga Rohingya yang meninggalkan Myanmar menunjukkan bahwa pasukan keamanan negeri itu tidak melindungi warga sipil.

“Kami menyerukan otoritas keamanan Burma (nama lain Myanmar) untuk menghormati aturan hukum, menghentikan kekerasan dan mengakhiri perpindahan warga sipil dari semua komunitas,” demikian statemen Gedung Putih seperti dilansir kantor berita Reuters, Selasa (12/9/2017).

Sekretaris Pers Sarah Huckabee Sanders mengecam seranganserangan terhadap posisiposisi militer Myanmar dan kekerasan yang terjadi setelahnya, yang memicu kekerasan etnis mematikan.

“Amerika Serikat sangat prihatin akan krisis yang berlangsung di Burma,” kata Sanders. “Setidaknya 300.000 orang telah meninggalkan rumahrumah mereka menyusul serangan ke pos keamanan Burma pada 25 Agustus lalu,” ujar Sanders.

“Kami mengulang kecaman kami atas seranganserangan tersebut dan kekerasan yang terjadi setelahnya,” imbuhnya.

Gelombang kekerasan kembali marak di negara bagian Rakhine, Myamar pada 25 Agustus setelah kelompok militan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) melancarkan serangan ke puluhan pos polisi dan sebuah pangkalan militer. Seranganserangan tersebut direspons otoritas Myanmar dengan melancarkan operasi militer besarbesaran, yang dilaporkan telah menewaskan lebih dari 1.000 orang, kebanyakan Rohingya.

Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, Zeid Raad alHussein menuding otoritas Myanmar melakukan serangan sistematis terhadap warga Rohingya. Bahkan menurutnya, pembersihan etnis tengah berlangsung di negara Myanmar.

Dikatakannya, operasi militer yang terjadi di Rakhine sekarang luar biasa berlebihan.

“Kami sudah menerima berbagai laporan dan gambar satelit yang menunjukkan pasukan keamanan dan milisi setempat membakari desadesa Rohingya, dan pengakuanpengakuan yang konsisten tentang pembunuhan ekstra yudisial, antara lain penembakan terhadap warga sipil,” tuturnya.

“Saya menyerukan pemerintah (Myanmar) untuk menghentikan operasi militer yang kejam ini, dengan pertanggungjawaban atas segala pelanggaran yang telah terjadi dan menghentikan seluruh pola diskriminasi yang meluas dan parah terhadap warga Rohingya,” katanya.