Florida Loloskan Aturan yang Izinkan Staf Sekolah Bawa Senjata Api

Negara bagian Florida, Amerika Serikat (AS), meloloskan aturan hukum baru yang mengizinkan staf sekolah-sekolah setempat untuk membawa senjata api. Aturan hukum ini diberlakukan setelah penembakan brutal di sekolah menengah di Parkland, Florida yang menewaskan 17 orang.

Seperti dilansir AFP, Sabtu (10/3/2018), aturan hukum itu didukung oleh para kerabat dan keluarga korban penembakan brutal di Parkland.

Gubernur Florida, Rick Scott, telah menandatangani rancangan undang-undang (RUU) itu pada Jumat (9/3) waktu setempat, yang berarti mengesahkan pemberlakuannya di negara bagian Florida. RUU itu diloloskan legislatif negara bagian Florida pada Rabu (7/3) waktu setempat setelah melalui perdebatan sengit selama tiga pekan, yang diwarnai emosi tinggi. Sempat muncul juga keraguan apakah Scott akan menandatangani RUU itu.

Aturan hukum baru ini mengatur kenaikan batas usia bagi orang-orang yang diizinkan membeli seluruh jenis senjata api di Florida. Dari yang tadinya 18 tahun menjadi minimal 21 tahun. Kenaikan batasan usia ini ditentang keras oleh kelompok lobi berpengaruh Asosiasi Senapan Nasional (NRA).

Aturan baru ini juga melarang penjualan perangkat modifikasi yang mampu menjadikan senjata semi-otomatis menjadi senjata otomatis secara penuh. Pendanaan layanan kesehatan mental di Florida juga ditingkatkan anggarannya seperti diatur oleh undang-undang baru ini.

Salah satu poin yang menjadi perdebatan dalam aturan baru ini adalah ‘program pelindung’ secara sukarela, program yang terinspirasi oleh pelatih olahraga sekolah di Parkland, Aaron Feis, yang tewas dalam penembakan saat melindungi para muridnya.

Program pelindung itu bertujuan untuk ‘membantu pencegahan atau pengurangan insiden penyerang aktif di kawasan sekolah’ dengan mengizinkan beberapa pegawai sekolah untuk dipersenjatai. Program ini utamanya ditargetkan untuk para staf sekolah seperti pelatih olahraga atau personel keamanan sekolah. Para guru hanya diizinkan membawa senjata jika memiliki pengalaman militer atau penegakan hukum.

Gubernur Scott sendiri sebenarnya tidak mendukung program pelindung itu. Namun dia menekankan bahwa program itu bersifat sukarela dan menegaskan para sheriff dan otoritas sekolah yang memutuskan pemberlakuan program itu, merupakan warga lokal.

“Fokus saya adalah para penegak hukum, ini adalah tugas mereka, mereka terlatih untuk melakukan ini. Saya meyakini guru seharusnya mengajar. Sheriff harus menandatanganinya… badan sekolah harus menandatanganinya juga.. dan tidak ada individu yang akan dipaksa melakukannya (membawa senjata-red),” tegas Scott.

Aturan baru ini tidak mengatur larangan penjualan atau kepemilikan senjata semi-otomatis seperti senapan AR-15 yang dipakai pelaku penembakan di sekolah Parkland, Nikolas Cruz, pada 14 Februari lalu. “Daripada melarang senjata tertentu, kita perlu melarang orang-orang tertentu untuk membeli senjata apapun,” tandas Scott.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *