Disdik Kota Yogya Tak Ingin Konflik Internal Korbankan Siswa

Yogyakarta Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mendatangi Ndalem Notoprajan, tempat yang digunakan para siswa sekolah Bhinneka mengungsi belajar sejak dua hari ini.

Kedatangan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk melihat kondisi para siswa, yang mengungsi akibat konflik internal Yayasan Bhinneka Tunggal Ika Yogya.

“Kami sekarang baru melihat situasi dan kondisi di sini. Nanti akan kami komunikasikan di internal (Disdak) dulu, lalu akan kami koordinasikan dengan yayasan seperti apa solusinya,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Budi Asrori, saat ditemui di Ndalem Notoprajan, Selasa (18/7/2017) siang.

Budi menerangkan, kedatangannya ke Ndalem Notoprajan dalam rangka memastikan kelancaran belajar para siswa. Sebab konflik di internal yayasan disebutnya merugikan murid.

“Kami tidak mau anakanak dikorbankan dalam konflik seperti ini. Belajar di pengungsian kan tidak representatif,” imbuhnya.

Sebab itu Budi berharap para siswa yang mengungsi bisa kembali ke gedung sekolah di Jalan Kranggan Yogyakarta. Agar aktivitas belajar mereka kembali normal seperti sedia kala.

“Mingguminggu ini mudahmudahan sudah bisa kembali ke gedung sekolah yang lama. Agar tidak lamalama di sini,” ungkapnya.

Untuk itu pihaknya meminta agar yayasan dengan pengelola sekolah menyelesaikan masalah internal. Yayasan pun dimintanya untuk turun tangan. Kalau masingmasing pihak tetap mengedepankan egonya, dikhawatirkan para siswa yang menjadi korban. “Yayasan juga harus turun tangan, jangan diam saja,” sebutnya.

Namun Budi mengakui Disdik Kota Yogya juga memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan masalah ini. Sebab konflik ini adalah persoalan internal yayasan.

“Harus ada koordinasi, kalau tidak anak yang jadi korban. Cuma kami punya keterbatasan, kami akan mengintervensi sesuai kewenangan saja,” tambahnya.

Kepala SD Bhinneka Yogya, Retyas Budi Indarwanto menambahkan pihaknya sukar untuk duduk satu meja dengan pihak yang disebutnya oknum yayasan. Sebab itu pengelola sekolah perlu mediator.

“Kami butuh mediator, bisa Dinas (Pendidikan) atau Ombudsman. Karena ada oknum (yayasan) tidak mau diajak bicara,” pungkas Budi.