Dilema Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Sudah sejak Orde Baru (1966) hingga sekarang Indonesia ketinggalan dalam hal pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu langkah Presiden Jokowi untuk membangun infrastruktur semestinya patut diapresiasi agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain. Meskipun penting, infrastruktur publik haruslah dibangun dengan perhitungan yang masak baik manfaatnya, kualitasnya, dan sumber pendanaannya agar tidak justru menjadi kontraproduktif.

Robohnya tiang girder jalan tol Becakayu di Jakarta Timur pada 20 Februari 2018 semakin menambah daftar panjang kecelakaan-kecelakaan dalam pembangunan proyek infrastruktur baik yang sedang dalam konstruksi maupun yang baru saja selesai. Dalam dua tahun ini sekurang-kurangnya terdapat 14 kecelakaan proyek infrastruktur. Kecelakaan-kecelakaan ini juga amat bervariasi, dari robohnya crane, robohnya tanggul penyangga underpass Airport Soekarno Hatta, jalan tol dan jembatan yang amblas, dan lain-lain. Di luar itu bahkan kita menyaksikan Terminal 3 baru Bandara Soekarno Hatta yang kebanjiran dan plafon ambruk. Kecelakaan infrastruktur tadi umumnya menelan korban jiwa maupun kerugian yang tidak sedikit.

Kecelakaan-kecelakaan infrastruktur ini memberikan indikasi rendahnya kualitas proyek bangunan infrastruktur dalam pemerintahan Jokowi. Indikasi lain dikhawatirkan terjadinya korupsi dalam pengerjaan proyek infrastruktur sehingga kualitas bangunan yang tidak memenuhi standar. Faktor lain yang memperburuk kualitas proyek adalah pengerjaan yang terburu-buru sehingga tidak sesuai dengan SOP (standard operating procedure). Proyek-proyek infrastruktur ini juga diduga tidak memiliki Amdal yang memadai. Selain itu fungsi pengawasan hampir dapat dipastikan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Komisi Penyelamatan Konstruksi tampaknya tidak menjalankan tugasnya dengan semestinya. Di atas semua itu jelas kurangnya kordinasi antarinstansi pemerintah.

Faktor-faktor tersebut menyebabkan kecerobohan dalam pelaksanaan pengerjaan proyek yang menghasilkan infrastruktur dengan kualitas rendah sehingga mengabaikan faktor keselamatan dan keamanan baik semasa konstruksi maupun setelah konstruksi selesai.

Terjadinya kecelakaan yang berturut-turut ini telah menimbulkan citra kuat di masyarakat bahwa proyek-proyek infrastruktur yang mahal dan sebagiannya dibiayai dengan utang ternyata mempunyai kualitas yang buruk, dan tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan terhadap penggunanya. Di lain pihak proyek infrastruktur ini pada umumnya bersifat komersial yang akan menjual jasanya kepada publik dengan tarif yang relatif mahal. Dikhawatirkan para calon pemakai infrastruktur berbayar ini akan ragu-ragu menjadi konsumennya paling tidak sampai kelak benar-benar yakin dan sudah teruji aman dari faktor keselamatan pengguna. Konsekuensi dari perilaku konsumen ini akan merugikan pengelola atau bisnis infrastruktur karena berkurangnya pemasukan. Akibat lebih lanjut adalah para kreditor proyek mencemaskan kemampuan proyek untuk membayar kembali kreditnya.

Akibat lebih jauh dari proyek yang bermutu rendah ialah mahalnya ongkos perbaikan dan pemeliharaan. Selain itu umur ekonomis proyek juga menyusut sehingga menurunkan nilai aset atau nilai jual infrastruktur tersebut. Rendahnya nilai jual aset berpotensi merugikan investasi dan mengganggu kebijakan pemerintah Jokowi yang ingin menjual infrastruktur yang telah selesai guna mendapatkan pendanaan untuk pembangunan proyek berikutnya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pembangunan infrastruktur adalah andalan politis Jokowi untuk mendapatkan dukungan publik. Di lain pihak publik juga banyak yang berpandangan bahwa proyek-proyek ini terlalu ambisius dan mahal bila dibandingkan dengan proyek-proyek serupa di luar negeri. Karena itu kita bisa memahami reaksi serius Presiden Jokowi atas kecelakaan bertubi-tubi infrastruktur yang dapat menurunkan kredibilitasnya sebagai sponsor utama pembangunan infrastruktur. Pemerintah mengambil langkah dramatis untuk menghentikan sementara semua proyek elevated(layang) infrastruktur di Indonesia seperti LRT, jalan tol layang, dan jembatan. Menteri Pekerjaan Umum mensinyalir telah terjadi kesalahan konstruksi sehingga semua harus dibongkar baik yang roboh dan yang tidak. Meski sebenarnya terlambat, untuk mencegah kecelakaan lebih lanjut pemerintah menegaskan akan melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan teknis proyek.

Di banyak negara lain pada situasi seperti ini budaya dan moral politiknya adalah mundurnya pejabat-pejabat politis (menteri) yang bertanggung jawab terhadap proyek yang telah menelan korban jiwa. Selama ini setiap kali terjadi kecelakaan kerja dalam pembangunan projek yang dimintai pertanggungjawaban atau diadili adalah pejabat hilir atau penanggung jawab pelaksana lapangan. Padahal melihat berturut-turutnya kecelakaan kerja yang terjadi kemungkinan besar sumber kesalahan terdapat pada pejabat hulu atau pembuat kebijakan. Hukum harus adil dan tajam baik ke bawah maupun ke atas.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *