Di DPR, Pemerintah Beberkan Alasan Terbitkan Perppu Ormas

Rapat membahas Perppu Ormas antara Komisi II DPR dengan pemerintah dimulai. Menkominfo Rudiantara menjadi perwakilan pemerintah dalam rapat kali ini.

Rapat digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2017). Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali.

“Perkembangan ormas saat ini besar dan tak diimbangi aturan komprehensif,” kata Rudiantara mengawali penjelasan alasan pemerintah terbitkan Perppu Ormas.

Rudiantara mengatakan berdasarkan Pasal 22 ayat 1 UUD 45, Presiden dapat mengeluarkan Perppu dalam keadaan genting. Situasi dan kondisi ormas saat ini, menurut Rudiantara, cukup mengkhawatirkan.

“Ormas jelas dan tegas ada yang terangterangan terbuka melakukan perbuatan mengganti dan mengubah landasan ideologi Pancasila dan konstitusional dengan sistem khilafah,” ujar Rudiantara.

Chief RA, sapaan akrab Rudi, lalu membeberkan 3 alasan penerbitan Perppu Ormas. Apa saja?

“Adanya tindakan ormas yang tidak dapat diselesaikan menggunakan UU 17/2013 karena tak mengatur perbuatan ormas tersebut di atas. Keadaan ini memaksa pemerintah mengatur cepat agar tak ada perubahan landasan ideologi Pancasila dan landasan konstitusional UUD 45. Pemerintah harus segera membuat peraturan yang mengisi kekosongan UU itu,” tutur Rudiantara.

“Berdasarkan hal di atas harus dilakukan revisi peraturan terkait ormas dengan sarana cepat guna mencegah penyebarluasan paham bertentangan Pancasila atau UUD 45,” imbuh dia.

Sejatinya Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkum HAM Yasonna Laoly diundang, namun tidak hadir. Hal ini menuai protes dari anggota Komisi II DPR.