Bulan Tertib Trotoar, 8 Ribu Pelanggar Kena Tilang

Pengguna jalan di Jakarta rupanya masih belum sadar akan fungsi trotoar. Selama pertengahan Juli hingga awal Agustus 2017 saja, 8.000 lebih pelanggar yang menyerobot trotoar ditilang polisi.

“Pelanggaran trotoar masih banyak. Untuk itu, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI Jakarta melakukan upaya penindakan untuk mengembalikan fungsi trotoar,” jelas Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto kepada detikcom, Rabu (2/8/2017).

Untuk mengembalikan fungsi trotoar ini, Pemprov DKI mencanangkan program Bulan Tertib Trotoar, yang dimulai sejak Selasa, 1 Agustus kemarin. Pada Selasa (1/8) kemarin, polisi menilang 387 pelanggar trotoar di wilayah DKI Jakarta, dengan menyita 286 lembar surat izin mengemudi dan 101 lembar surat tanda nomor kendaraan.
Sebelum gerakan Bulan Tertib Trotoar ini dimulai, pihak kepolisian dan instansi terkait sejak 17 Juli lalu melakukan upaya sosialisasi hingga penindakan. Selama 1730 Juli 2017, polisi menilang 7.854 pelanggar.

“Dari 7.854 pelanggar tersebut, disita 4.424 lembar SIM dan 3.149 lembar STNK,” imbuhnya.

Pada Pasal 106 ayat 2 UU No 22 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Pengguna kendaraan yang melanggar pasal tersebut dikenai Pasal 284 UU No 22 Tahun 2009 dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu.

“Kemudian dalam Perda No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum juga disebutkan bahwa jalur pedestrian tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu ketertiban umum, seperti PKL (pedagang kaki lima),” sambungnya.
Maraknya penyerobotan trotoar ini membuat Pemprov DKI mencanangkan Bulan Tertib Trotoar. Dengan adanya program ini, diharapkan pengguna jalan memahami fungsi dari trotoar yang peruntukannya bagi pejalan kaki.

“Bulan Tertib Trotoar ini dilaksanakan oleh petugas gabungan dari Ditlantas Polda Metro Jaya, Dishub DKI Jakarta, dan Satpol PP, yang menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masingmasing. Kalau dari kepolisian masalah penindakan berupa tilang, kalau dari Satpol PP untuk menertibkan PKL di trotoar,” tandas Budiyanto.