Blokir Telegram, Perppu Ormas, dan Komunikasi Publik Pemerintah

Beberapa hari belakangan ramai diberitakan pemblokiran Telegram oleh Pemerintah Indonesia. Selain Whatsapp, Telegram memang merupakan salah satu pilihan utama kebanyakan masyarakat Indonesia untuk saling berkomunikasi secara digital baik antarindividu ataupun dalam kelompok. Menariknya, dibandingkan Whatsapp, Telegram ditengarai dijadikan alat komunikasi antarteroris guna melancarkan aksiaksinya.

Meski pemerintah menyatakan telah menyampaikan surat protes kepada Telegram sejak akhir tahun lalu, ketiadaan respons dari pihak Telegram memaksa pemerintah untuk memblokir aplikasi ini demi menjaga keamanan negara. Sebelumnya, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang dikeluarkan oleh pemerintah juga menimbulkan kehebohan di masyarakat hingga saat ini.

Tidak ada yang salah dari apa yang diupayakan pemerintah, jika melihat tujuannya. Hanya saja, sepertinya lagilagi pemerintah kurang pandai melakukan komunikasi publik kepada khayalak ramai. Sehingga, respons negatif lebih banyak bermunculan ketimbang positif. Bahkan, sampai muncul tagar #BlokirJokowi di media sosial. Dan, kekurangcermatan ini bukan kali pertama dilakukan oleh pemerintah.

Meski vlog Presiden Jokowi menuai banyak like, ada perbedaan mendasar respons seseorang kala menerima informasi dari bahasa verbal dan nonverbal. Untuk memahaminya, mari kita simak penjelasan singkat berikut:

Otak manusia secara sederhana dapat dibagi menjadi otak belahan kiri dan otak belahan kanan. Di mana dominasi salah satu belahan otak hanya menunjukkan pusat bahasa seseorang, bukan kreativitas ataupun analitikal. Mereka yang nonkidal hampir semuanya memiliki pusat bahasa di belahan otak sebelah kiri. Sedangkan mereka yang kidal, sebagian besarnya memiliki pusat bahasa di otak sebelah kanan.

Adapun mereka yang memiliki pusat bahasa baik di otak kiri ataupun kanan jumlahnya sangat sedikit di dunia ini. Tentu muncul pertanyaan; jika otak sebelah kiri berfungsi sebagai pusat bahasa, lantas apa gunanya otak kanan dalam berkomunikasi? Di sini perlu kita ketahui bahwa bahasa itu memiliki dua jenis, verbal dan nonverbal.

Pada saat kita berkomunikasi tatap muka dengan seseorang, setiap kalimat yang terlontar dari lawan bicara dan kita dengar merupakan bahasa verbal yang diproses di otak kiri kita (bagi nonkidal). Sedangkan pada saat bersamaan, intonasi suara lawan bicara yang ditangkap telinga ataupun perubahan mimik wajah dan ekspresi tubuh yang ditangkap mata merupakan bahasa nonverbal yang diproses di otak kanan.

Kenyataannya, bahasa nonverbal memegang peran krusial ketimbang bahasa verbal pada saat berkomunikasi langsung atau tatap muka. Itu sebabnya, meski kalimat yang diucapkan lawan bicara tidaklah runut, kita bisa memahami maksud dan tujuan ucapannya berdasarkan bahasa nonverbal yang dihasilkannya. Kita pun tahu kapan sebuah ungkapan yang terlontar hanyalah kiasan, kalimat konotasi, ataukah canda semata.

Akan tetapi, hal ini berbeda jika penyampaian informasi yang hanya didasarkan pada tulisan seperti di media massa. Pada saat seseorang membaca berita di surat kabar, bahasa yang ditangkap oleh mata merupakan bahasa verbal, yang diproses di otak belahan kiri pembaca. Hal ini menyebabkan pembaca hanya menganalisis maksud berita berdasarkan apa yang ditulis belaka. Meski kalimat yang jika didengar bisa bermakna kiasan atau candaan, karena otak kita juga bisa memahami maksud kalimat tersebut berdasarkan intonasi suara, hal tersebut bisa jadi tidak berlaku jika hanya dihadirkan dalam bentuk tulisan belaka.

Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Jokowi perlu menyadari bahwa lebih dari empat puluh persen masyarakat yang mengikuti Pilpres 2014 tidak memilih dia pada saat itu. Polarisasi dua kubu akibat pilpres tersebut, yang masih bisa dirasakan hingga saat ini, sejatinya menyebabkan satu efek yang dinamakan ingroup bias. Sebuah fenomena di mana seseorang lebih cenderung untuk selalu bersama kelompoknya dibandingkan kelompok lain.

Akibat dari polarisasi dan ingroup bias, terjadilah apa yang dinamakan sebagai confirmation bias. Jika sebuah informasi datang dari kelompoknya akan ditelan mentahmentah sekiranya dinilai menguntungkan, terlepas apakah hoax atau tidak. Sekiranya diaggap merugikan, meski benar, dicaricarilah alasan untuk menyatakan bahwa berita tersebut tidaklah benar. Akan halnya berita dari kelompok lawan, sekalipun hoax, jika dianggap bisa menjatuhkan, tentu dipercaya begitu saja tanpa keraguan.

Pemerintah pun perlu mengetahui, bahwa ada beberapa tagar yang dikampanyekan oleh tokohtokoh dan pemimpin tinggi negeri justru bisa menimbulkan potensi perpecahan, seperti #SayaIndonesia. Mengapa perlu dipertimbangkan potensi perpecahannya? Karena ada pembentukan identitas dengan menggunakan kata “saya”.

Manusia, berdasarkan rekam jejak sejarahnya, bisa bertahan karena adanya ikatan yang kuat dalam kelompok. Saat mencari orangorang yang dianggap sejenis dan membentuk kelompok, di saat yang bersamaan tanpa disadarinya, ia akan mengidentifikasi “mereka” yang dianggap bukan bagian dari kelompoknya. Dikotomisasi tak pelak akan terjadi.

Untuk menghadapi musuh yang bukan merupakan warga Indonesia, dikotomisasi ini memang bisa dipertimbangkan guna meningkatkan kebanggaan sebagai Bangsa Indonesia. Hanya saja, menjadi sebuah bumerang jika yang dihadapi adalah warga Indonesia sendiri, meski berbeda paham. Berdasarkan hasil penelitian pada 2014 oleh peneliti dari Harvard University diketahui bahwa dikotomisasi bisa menimbulkan fenomena “senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang”.

Guna mencegah dikotomisasi, rasarasanya #KitaIndonesia jauh lebih aman dan efektif ketimbang #SayaIndonesia. Politik kerja ala Presiden Jokowi jelas mendorong pembangunan di begitu banyak daerah, yang selama ini tidak tersentuh, di Indonesia. Apresiasi pun berdatangan dari berbagai penjuru. Hanya saja, komunikasi publik memegang peranan tidak kalah penting ketimbang kerja semata untuk membentuk perspektif positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Komunikasi publik yang buruk bukan tidak mungkin menghilangkan persepsi positif dari kerja keras yang telah dilakukan pemerintah. Otak manusia sangat perlu dipahami.