Bila Balegda Tak Bisa Beri Masukan Raperda, Saya Mundur

Anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta Bestari Barus memastikan Balegda bisa memberi usulan dan melakukan perbaikan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang tengah dibahas di DPRD. Jika tidak, ia bersiap mengundurkan diri sebagai anggota Balegda.

“Pemahaman saudara saksi, tidak ada larangan apapun bagi anggota Balegda untuk menyampaikan usulan atau melakukan perbaikan terhadap Raperda?” tanya kuasa hukum M Sanusi, Makdir Ismail, di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2016) malam.

“Enggak ada, kalau ada (larangan menyampaikan usulan) mulai besok saya mengundurkan diri dari Balegda,” jawab Bestari.

Bestari mengatakan, sahsah saja jika ada pembahasan terkait kontribusi tambahan di Balegda dengan nilai persentase yang berbedabeda.

“Saya rasa pembahasan yang saya ketahui sesuai tata tertib yang ada di kami. Bahwa pembahasan di Balegda itu sepenuhnya ranah daripada Balegda. Kalaupun itu mengarah pada 5 persen, 15 persen, 50 persen, itu semua sahsah saja. Setahu saya seperti itu,” tutur Bestari.

Bestari lantas mengungkap beberapa aspek yang coba dia masukan ke dalam Raperda. Mulai dari lokasi nelayan untuk menangkap ikan hingga penanganan laju sedimentasi.

“Maka ada banyak hal juga yang kami lihat tidak diakomodir oleh pengembang di situ kami paksakan masuk. Ketika nelayan teriakteriak tidak punya lokasi, oke, sekian persen dari panjang pantai itu dikasih 17 blok dikelola nelayan dan fasilitas disediakan pengembang,” tutur Bestari.

“Itu fasum (fasilitas umum) awalnya tak ada. Satu hal lagi yang saya paksakan masuk, tapi enggak masuk masuk. Enggak mengerti juga saya kenapa. Bahwa laju sedimentasi ini tak boleh ditangani pengembang. Harus Pemprov. Pengembang nanti bangkrut,” ungkapnya.