Bertemu Napi Korupsi, Pansus Angket Dinilai Tak Hormati Peradilan

Guru Besar Antikorupsi menilai pertemuan Pansus Angket KPK dengan para terpidana korupsi tidak menghormati proses peradilan yang sudah berjalan. Pertemuan itu akan menjadi tendensi tidak baik bagi lembaga negara lainnya.

“Ya itu juga berarti suatu lembaga negara yang tidak menghormati proses peradilan yang sudah berjalan. Itu kan akan menjadi tendensi tidak baik bagi lembaga-lembaga yang lainnya,” ujar juru bicara Guru Besar Antikorupsi, Asep Saefuddin, di Kantor Staf Kepresidenan, Gedung Bina Graha, Jalan Veteran No 16, Jakarta Pusat, Kamis (6/7/2017).

Menurut Asep, setiap proses yang dijalankan lembaga negara seharusnya baik dari segi substansi ataupun proses. Jika ada proses tidak baik yang dijalankan lembaga negara, itu akan menjadi pendidikan tidak baik bagi warga negara dan penerusnya.

“Seperti sekarang hak angket, itu kan secara hukum proses dan substansinya tidak benar. Kita tahu bagaimana mengetuk palu waktu itu, sebelum ada kesepakatan musyawarah untuk mufakat, belum lagi hak angket itu untuk siapa,” kata guru besar IPB tersebut.

Asep memandang hak angket idealnya untuk pemerintah dan bukan untuk lembaga negara. Dia menilai Pansus Angket cacat prosedur dan cacat secara substansi.

“Kalau itu cacat diteruskan, kita sebagai penonton, ‘Wah, ini pendidikan yang tidak baik’. Kalau kita mengerti tentang substansi dan proses itu harus baik, tentu kita lebih mempelajari itu. Tapi kalau umumnya masyarakat melihat DPR juga begitu, melakukan suatu yang sifatnya cacat dan dilakukan terus bagaimana pendidikan terhadap jutaan orang di Indonesia,” ucapnya.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *