Ansyaad Mbai: Pelibatan TNI Berantas Teroris Jangan Dihebohkan

Jakarta – Pelibatan TNI menangani terorisme bersama Polri menjadi polemik. Eks Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Ansyaad Mbai meminta pelibatan TNI tak ditanggapi secara heboh.

“Soal pelibatan TNI itu menurut saya jangan dihebohkan. Bahkan sampai dipaksakan bikin undang-undang baru segala macam, ini akan mengacaukan,” ujar Ansyaad Mbai saat diskusi bertema ‘Pemberantasan Terorisme’ di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta, Sabtu (26/5/2018).

Ansyaad Mbai memberi contoh pelibatan TNI dalam menangani operasi perlawanan terorisme. Dia menyebut operasi Tinombala yang berhasil membunuh Santoso yang memimpin kelompoknya dalam pemberontakan di Poso.

“Sekarang pelibatan TNI sudah berjalan, operasi Tinombala berjalan mulus. Yang pimpin Kapolda Sulteng serta pelaksananya TNI dan Polri berhasil menghabisi Santoso itu tanpa UU baru,” kata Ansyaad Mbai.

Lebih lanjut, dia mencontohkan pelibatan tentara Inggris yang menangani terorisme yang diatur dalam undang-undang negara tersebut. Namun aturan itu menyatakan tentara Inggris yang melanggar harus dipecat.

“Ada variabel operasi, contoh Inggris perdebatan civil society menerjunkan militer penanganan teroris, itu mereka jelaskan bahwa masuk operasi counter terrorism ada syarat, setiap prajurit menangani terorisme harus akuntabel dan transparan. Kewenangan atasan berhak menghukum, di sana tidak berhak. Karena civil society tidak boleh, kalau terjadi kesalahan sengaja atau tidak sengaja maka harus dipecat,” ucap Ansyaad Mbai.

Selain itu, Al Araf mengatakan pelibatan TNI tersebut tidak bersifat permanen. Sebab, tugas dan fungsi TNI melakukan operasi selain perang yang bersifat membantu sementara.
Di kesempatan yang sama, Direktur Imparsial Al Araf menyatakan pelibatan TNI membantu Polri untuk menangani terorisme harus mendapatkan persetujuan presiden. Apalagi operasi tindakan terorisme, TNI harus di bawah kendali Polri.

“Sepenuhnya upaya keamanan negeri operasi di bawah kendali polisi. Catatan saya dalam Perpres, pelibatan TNI pilihan pembantuan terakhir dan harus izin persetujuan keputusan presiden. Kalau darurat sipil maka dikendali polisi kecuali darurat militer, TNI harus diterjunkan,” tutur Al Araf.

“Pelibatan TNI juga harus bersifat sementara, tidak boleh permanen. Karena TNI bertugas operasi selain perang, tugasnya hanya membantu,” kata Al Araf.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *