50 ribu Pahlawan Devisa Mendaftar BPJS Ketenagakerjaan

Purwokerto Baru sebulan pemerintah memberikan pelayanan perlindungan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan kepada para pahlawan devisa atau Tenaga Kerja Indonesai (TKI). Hingga saat ini sudah 50.276 TKI mendaftar program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

“Sampai pukul 11.00 WIB tadi sudah ada 50.276 TKI yang mendaftar dan sudah ada 44.006 TKI yang membayar untuk 2 program JKK dan JKM. Sementara untuk Jaminan Hari Tua (JHT) masih 0 dengan iuran yang duterima Rp 7,9 miliar,” kata Sumardiono, Direktur Perencanaan Strategis dan IT BPJS Ketenagakerjaan usai melakukan Sosialisasi Perlindungan Jaminan Sosial untuk Calon Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga kerja Indonesia di Hotel Aston Purwokerto, Selasa (5/9/2017).

Program perlindungan sosial untuk TKI di luar negeri ini dimulai sejak awal Agustus 2017, sesuai peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 7 Tahun 2017 tentang program jaminan sosial tenaga kerja Indonesia. Sehingga mulai 1 Agustus 2017, asuransi TKI yang selama ini dijalankan oleh konsorsium asurasi dialihkan ke BPJS ketenagakerjaan.

Nantinya para TKI yang terdaftar dapat melakukan pembayaran iurannya untuk program JKK dan JKM sebesar Rp 350 ribu per bulan dan Rp 105 ribu Rp 600 ribu untuk JHT yang juga dapat dibayarkan melalui ATM ataupun autodebet.

“Dari yang baru mendaftar di kami mulai 1 Agustus. Yang lama dan masih dicover konsorsium ini akan berjalan sampai akhir kontraknya itu sendiri. Tapi mereka juga boleh ikut dalam link kami untuk program Jaminan Hari Tua, karena ini kan sifatnya tabungan,” ujarnya.

Untuk dapat melayani para TKI diluar negeri, BPJS ketenagakerjaan juga berkeinginan untuk membuka perwakilan di luar negeri. Namun saat ini rencanana tersebut masih dalam pembahasan, termasuk apakah akan membuka perwakilan di KBRI atau bekerjasama dengan perbankan yang ada di luar negeri.

“Perwakilan di luar negeri masih dalam pembahasan, apakah akanmembuka pelayanan di KBRI atau misal bekerjasama dengan perbanka disana atau perbankan kita yang ada disana, kita sedang siapkan untuk berikan pekayanan,” jelasnya.

Dengan adanya program dari BPJS ini, pihaknya nanti akan dapat mendata jumlah TKI yang bekerja di luar negeri agar sesuai dengan data milik BNP2TKI.

“Kami ingin data yang ada di BNP2TKI sama dengan data kami kemudian juga sebaliknya, termasuk TKI mandiri,” ujarnya.

Arini Rahiwati, Direktur Penyiapan Pembekalan dan Pemberangkatan BNP2TKI mengatakan jika pada tahun 2016 setidaknya sudah menempatkan sekitar 250 ribu 300 ribu TKI ke berbagai negara. Dia pun menyambut baik program pemerintah tersebut. Diharapkan dengan porogram tersebut juga bisa meminimalisir TKI ilegal yang minim jaminan sosial saat berada di luar negeri.

“Pelayanan di luar negeri sedang disiapkan bagaimana melayani mereka di sana, karena TKI itu sekarang ada yang sudah diperbolehkan memperpanjang kontrak tidak harus kembali ke Indonesia. Mereka bisa memperpanjang (kontrak) di luar negeri. Nah ini yang harusnya ditangkap BPJS Ketenagakerjaan untuk mereka yang memperpanjang kontarknya di sana (di luar negeri),” jelasnya.

Menurut dia, pihaknya bersama BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan komunikasi dengan TKI di Taiwan dan ke depan akan melakukan rapat dengan Kemenlu dan Atase yang ada di luar negeri agar dapat memberikan pelayanan bagi para TKI yang ada di sana.

“Sudah ada komunikasi di Taiwan, ke depan akan melakukan rapat dengan Kemenlu dan Atase yang ada di luar negeri. Karena dari data kami (TKI) yang terbanyak itu di Taiwan, Hongkong, Malayusia, Brunai dan Singapura, mungkin negaranegara terbesar ini jadi prioritas untuk memberikan pelayanan, manamana yang diproiritasikan dan bagaimana mekanismenya sedang dibicarakan,” ujarnya.

Dia juga sangat mengapresiasi respon cepat BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan santunan kepada korban kecelakaan kerja di saat masa peralihan dari Konsorsium ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Baru sebulan kita proses untuk peralihan dari konsorsium ke BPJS tapi kita sudah melihat ada satu usaha yang keras dan pemanfaatan pelayanan dari BPJS yang di Tangerang itu berjalan dengan baik. Kita harapkan itu, karena kita ingin dengan masuknya BPJS Ketenagakerjaan dalam perlindungan TKI akan lebih baik dan responsif itu yang kami harapkan,” ujarnya.

Sementara menurut Irum Ismantara, Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY mengatakan jika sejak BPJS Ketenagakerjaan mengcover seluruh TKI sejak 1 Agustus 2017, baru terdapat satu klaim kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian.

Hal tersebut terjadi saat salah satu calon TKI asal Tangerang yang tengah melakukan latihan kerja di Balai Latihan Kerja mengalami kecelakaan. Calon TKI yang belum berangkat atas nama Eni tersebut langsung mendapatkan santunan dari Kementerian Ketenagakerjaan sejumlah Rp 85 juta.

“4 hari terdaftar langsung dibayarkan pak Menteri,”katanya.

Dia juga menjelaskan, untuk program Jaminan Hari Tua saat ini masih minim peminat. Padahal JHT sangat bermanfaat untuk para TKI yang bisa memanfaatkan tabungannya tersebut usai kembali ke Indonesia setelah beketrja di luar negeri.

“JHT itu bagus sekali untuk tabungan mereka, keinginan kita kan untuk masa depan mereka seperti punya rumah dan lain lain. Tapi kadang uang habis di sana mereka kadang pulang tidak bawa apapun,. Istilahnya dipaksa menabung JHT untuk mereka punya pegangan uang sebagai tabungan mereka setelah kembali ke Indonesia,” tuturnya.